Jokowi: Tindak Tegas Pelaku Penyelundupan

PRESIDEN Joko Widodo membuka rapat terbatas terkait masalah upaya penanganan penyelundupan. Rapat terbatas ini merupakan tindaklanjut dari ratas sebelumnya dan saat ini pihaknya ingin terfokus pada evaluasi.

Pada kesempatan itu, Jokowi menginstruksikan kepada para menterinya untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rawan penyelundupan.

"Peta kerawanan saya kira sudah kita ketahui. Tinggal kuncinya di aksi pencegahan, penegakan hukumnya dan pengawasan. Ruang gerak harus dibatasi," ujar Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/6).

Presiden Jokowi mengatakan patroli pengawasan harus serius dilakukan di daerah rawan penyelundupan. Khususnya, sambung dia, wilayah perbatasan yang menjadi jalur masuk penyelundupan.

"Khususnya, jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan yang harusnya dilakukan pencegahan. Pengawasan yang di lapangan di titik-titik rawan, khususnya di wilayah Sumatera," tandasnya.

Ia menyatakan patroli harus dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh jajaran yang ada, baik itu TNI, Polri, Kementerian Keluatan dan Perikanan RI dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) agar bisa berjalan dengan baik. Ia juga meminta agar pelaku penyelundupan dapat ditindak tegas tanpa pandang bulu karena menyebabkan kerugian besar bagi bangsa Indonesia.

"Tindak tegas aparat yang bermain, back up, jadi backing penyelundupan. Karena kita tahu, kalau penyelundupan tak bisa kita kurangi maka orang akan malas produksi, malas berinvestasi, ada kerugian besar yang kita dapatkan. Maka harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," pungkasnya. (OL-2)