Vaksin Palsu Merambah Sembilan Daerah

BADAN Reserse Kriminal Polri, Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan tugas untuk menangkap produsen vaksin palsu.

“Kami akan mengenolkan vaksin palsu itu,” ujar Direktur Reserse Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya seusai menggelar rapat bersama di Jakarta, kemarin.

Saat ini, lanjutnya,ada 76 jenis vaksin yang harus diidentifikasi.

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo juga meme-rintahkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek untuk membongkar seluruh jaringan pengedar vaksin palsu. Presiden meminta pelaku dihukum seberat-beratnya karena pemalsuan vaksin masuk kate-gori kejahatan luar biasa.

“Ini sudah 12-13 tahun. Sebab itu, betul-betul ditelusuri. Anak-anak, kalau tidak divaksin, jangka panjangnya akan sangat buruk bagi SDM kita,” ujarnya seusai berbuka puasa bersama ratusan anak yatim piatu di Istana Bogor.

“Misalnya anak-anak sudah divaksin polio, ternyata palsu, berarti belum. Ini berbahaya, kejahatan luar biasa sekali.”

Perkembangan terbaru, Agung menyatakan polisi menangkap lagi tersangka pengedar vaksin palsu, yakni R. Ia ditangkap di rumahnya di Jakarta Timur. Dengan demikian, penyidik sudah menangkap 16 tersangka. “R adalah distributor. Dia itu masuk jaringan tersangka M dan T di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini kami masih dalami keterangan R untuk petakan distribusinya.”

Para pelaku dijerat dengan Pasal 197 UU No 36/2009 tentang Kesehatan dengan ancam-an hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar, juga dikenai Pasal 62 jo Pasal 8 UU No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Daerah bergerak
Di sisi lain, dalam jumpa pers Badan POM mengatakan pihaknya masih menginvestigasi penyebaran vaksin palsu. Diduga, penyebaran vaksin palsu itu telah merambah sembilan daerah, yaitu Pekanbaru, Serang, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Palu, Surabaya, dan Batam.

Kesembilan wilayah itu diindikasikan mendapat pasokan vaksin palsu dari sumber di Subang, Jakarta, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Semarang.

“Hal itu diindikasikan adanya penemuan 28 sarana pelayanan kesehatan yang mengambil stok vaksin dari sumber tidak resmi. Seluruh sarana layanan kesehatan itu kami tahan kegiatannya,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan POM Bahdar Johan.

Seluruh vaksin di sarana kesehatan tersebut, lanjutnya, dibawa untuk dicek keasliannya.

“Selanjutnya kami melalui balai POM di 32 provinsi terus melakukan pengawasan. Untuk mengetahui keaslian vaksin itu memang sulit. Untuk itu kami juga telah membentuk tim yang juga terdiri dari penyalur dan produsen agar lebih dapat tahu keasliannya,” tambah Bahdar.

Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang menambahkan, Biofarma ialah satu-satunya produsen vaksin di Indonesia. “Jangan imunisasi jika sumber vaksin tidak jelas,” katanya.

Sementara itu, dinas kesehatan dan Balai POM di daerah terus bergerak menyelidiki apakah vaksin palsu juga ber-edar di daerah mereka.

Balai Besar POM Sulselbar, misalnya, sudah memeriksa delapan pedagang besar farmasi untuk mencegah peredaran vaksin palsu. (Tim Media/X-8)

budi_ernanto@mediaindonesia.com