Pemerintah tak Ingin Penyanderaan di Perairan Filipinan Jadi Tuman

PEMERINTAH berjanji segera menyelesaikan masalah penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) yang beberapa kali terjadi di perairan Filipina. Tujuannya, agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

"Kita enggak mau dijadikan sandera oleh kepentingan-kepentingan, bukan politik ini. Tapi, kepentingan seperti ini. Kok, kayaknya kita lihat jadi tuman," kata Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (27/6).

Luhut pun sudah melaporkan penyanderan ini kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi penyanderaan ini, salah satunya dengan patroli bersama dengan tentara nasional Malaysia dan Filipina.

"Kita akan buka (patroli bersama) setelah dua hari ke depan. Kami ingin pasti lebih dulu, sebelum dibuka ke publik," jelas dia.

Luhut belum bisa bicara banyak soal kondisi tujuh WNI yang jadi sandera di Filipina. Dia juga belum bisa memastikan apakah mereka disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf, begitu pula apa mereka ada pada satu lokasi.

Yang pasti, kata dia, crisis center sudah berjalan untuk mengidentifikasi penyanderaan terhadap tujuh WNI yang baru terjadi beberapa hari terakhir. "(Kita) sedang verifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena terlalu banyak informasi yang conflicted. (Tebusan RM20 juta) itu pun kita sedang masih cek," pungkas dia.(X-11)