Tito Bangun Dialog Cegah Intoleransi

CALON Kapolri Komjen Tito Karnavian memberikan perhatian serius terhadap maraknya kelompok radikal dan intoleran di Tanah Air.

Namun, Tito tidak menggunakan pendekatan kekerasan, tetapi dialogis.

Itu salah satu jurus yang akan dilakukan jenderal bintang tiga yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut Tito, pihaknya akan mengoptimalkan penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi dengan mendeteksi dini dan mendeteksi aksi.

Selain itu, kata dia, membangun daya cegah dan daya tangkal warga terhadap kelompok-kelompok tersebut bekerja sama dengan stakeholder lain.

"Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi serta penegakan hukum yang optimal," katanya.

Anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra) menanyakan soal penanganan gerakan radikal dan intoleransi.

Tito dinilai sangat berpengalaman mengatasi hal tersebut.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Komisi III Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar), Tito mengungkapkan 11 program prioritas bagi institusi kepolisian bila ia disetujui menjadi Kapolri.

Hal itu merupakan turunan dari delapan misi yang dimilikinya.

Tito juga menyampaikan 10 komitmen.

Bambang Soesatyo menyatakan belum ada perkembangan berarti dari perbaikan tata kelola kepolisian.

"Perlu dilakukan reformasi internal, mulai dari rekrutmen, pembinaan karier, hingga reward and punishment," ujar Bambang membacakan salah satu catatan Komisi III DPR bagi Tito.

Anggota Komisi III (Fraksi NasDem) Akbar Faizal menguji Tito dengan menyampaikan dua pertanyaan, di antaranya soal profesionalitas Polri.

"Ada jejaring modal yang menguasai jejaring hukum kita," cetus politikus asal Sulsel ini.

Budaya koruptif

Tito bertekad mereformasi kepolisian.

"Reformasi internal fokus di reformasi kultural. Paling utama itu reformasi budaya koruptif, hedonis, konsumtif, dan perilaku anggota saat berhadapan dengan masyarakat," ungkap peraih gelar doktor bidang terorisme di Nanyang University, Singapura.

Jawabannya soal pembenahan internal ini menjadi salah satu rujukan utama fraksi-fraksi dalam memuluskannya ke posisi Tribrata I itu.

Total ada 74 pertanyaan yang diajukan kepada Tito.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan itu, sepuluh fraksi di Komisi III DPR secara aklamasi menyatakan Tito layak dicalonkan sebagai Kapolri.

Pengesahannya akan dilakukan di rapat paripurna DPR pada Senin (27/6).

Terkait arus mudik Lebaran 2016, mantan Kapolda Papua dan Metro Jaya ini menyatakan pengamanan arus mudik akan menjadi prioritas pertama saat dirinya resmi menggantikan Badrodin Haiti. (Cah/Beo/X-6)