Jangan Ganggu Stabilitas Kawasan

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas yang membahas percepatan pembangunan di Kepulauan Natuna di atas KRI Imam Bonjol 383, kemarin. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, ke Pangkalan Udara TNI-AU Ranai, Kepulauan Natuna, rombongan Presiden langsung menuju Dermaga Penagi pada pukul 10.00 WIB.

Rapat tersebut digelar di atas kapal perang yang tengah berlayar di sekitar perairan Natuna atau 5 mil dari bibir Pantai Penagi. Percepatan pembangunan di Kepulauan Natuna dan sekitarnya merupakan isu strategis di tengah klaim pemerintah Tiongkok atas wilayah yang disebut mereka traditional fishing ground.

Presiden menegaskan bahwa dalam upaya pemerintah membangun daerah-daerah terluar, jangan sampai ada yang mengganggu stabilitas keamanan di kawasan.

“Saya minta kemampuan TNI dan Bakamla dalam menjaga laut harus lebih ditingkatkan, baik dalam hal kelengkapan teknologi radar maupun kesiapannya,” tegas Kepala Negara.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan A Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Badan Keamanan Laut Arie Soedewo, serta Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.

KRI Imam Bonjol merupakan kapal perang yang pekan lalu menembak kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna, wilayah zona ekonomi eks-klusif (ZEE) Indonesia.

Menlu Retno mengatakan Presiden mendengarkan pemaparan dari semua menteri serta jajaran TNI tentang kondisi dan program pengembangan Natuna. Secara umum ada tiga, yaitu pengembangan ekonomi, migas, dan pertahanan. Berdasarkan hasil pemaparan Menteri Sudirman, Kepulauan Natuna memiliki 16 blok migas.

Nota Protes
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, meminta menteri luar negeri harus terus membuat protes atas penangkapan ilegal ikan di ZEE Indonesia. Bahkan ada kesan pemerintah Tiongkok memfasilitasi para nelayan mereka untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk pengerahan kapal-kapal penjaga pantai yang melebihi laut teritorial Tiongkok
Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung langkah Presiden. Menurutnya, kedaulatan negara merupakan harga diri yang tidak bisa ditawar. Terhadap siapa pun yang mengganggu kedaulatan negara, pemerintah harus tegas menindak negara mana pun yang mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia. “Jadi, kalau Laut China Selatan, siapa pun jangan coba-coba mengganggu. Karena itu konstitusi dan Pak Presiden berangkat ke sana untuk itu,” tukasnya.

Sebelumnya, Tiongkok menyampaikan protes atas penangkapan kapal nelayan mereka oleh TNI-AL di Natuna yang diklaim masuk wilayah Tiongkok di kawasan Laut China Selatan. Namun, Menlu Retno menegaskan tidak ada kawasan tumpang-tindih (overlapping claims) soal Natuna antara Indonesia dan Tiongkok sebagaimana diklaim pemerintah Tiongkok. Posisi Indonesia jelas, area penangkapan ikan nelayan Tiongkok itu masuk wilayah Indonesia. (Cah/Ant/P-4)

rudy@mediaindonesia.com