Didiklah, Praktikkan, dan Beri Kami Contoh

EKSISTENSI partai tidak bisa dipisahkan dari sistem politik yang dianut suatu negara. Sebagai negara demokratis Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas partai politik secara tegas dalam UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Salah satu fungsi dan tugas krusial bagi parpol memberikan pendidikan politik bagi warga negara, khususnya pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi parpol yang ideal itu tetap harus dijalankan. Apalagi, akhir-akhir ini kader parpol tidak jarang memberikan contoh buruk dengan masuk di lingkaran tindak pidana korupsi di tengah-tengah apatisme warga terhadap parpol.

Negara demokratis tanpa ada peran parpol ialah kemustahilan. Bisa dibayangkan seperti apa negara tanpa ada parpol. Disharmonisasi, disorientasi, dan totalitarianisme dipastikan akan merajalela dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Untuk itu peran parpol dalam menanamkan dan menumbuhkan ideologi kebangsaan mutlak terus diberdayakan. Apa pun kondisi yang melingkupi kehidupan parpol.

Menurut Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, partainya menyadari akan peran strategis tersebut. Untuk merealisasikan idealisme, PDIP menyelenggarakan sekolah partai, selain menyosialisasikan nilai-nilai kebangsaan di tengah-tengah masyarakat luas.

Sekolah partai yang digagas PDIP merupakan program pendidikan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas setiap kader PDIP. Program tersebut diberikan kepada para kader sebelum mereka bersangkutan menjalankan penugasan partai pada lembaga-lembaga publik tertentu.

Untuk angkatan pertama telah dilaksanakan sekolah partai untuk calon-calon kepala daerah pada Pilkada 2015 mendatang, ujarnya. Tak hanya itu, sambung dia, sekolah partai juga diperuntukkan bagi para anggota DPR dan DPRD Fraksi PDIP di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan sekolah partai  sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab PDIP dalam fungsi pengaderan parpol. Dengan kaderisasi, pihaknya mengharapkan seluruh kader PDIP punya pemahaman ideologi, visi dan misi partai secara baik dan benar. Tak hanya itu, dengan kemampuan politik dan manajerial yang baik, para kader dapat melaksanakan tujuan dan program-program dengan tepat dan efektif.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR Johnny G Plate. Partai NasDem bahkan merupakan partai yang pertama kali menyelenggarakan sekolah legislatif kepada kader politiknya secara nasional.

Adapun materi yang diberikan kepada kader NasDem cukup komplit antara lain mengenai fungsi DPR (legislasi, budgeting, dan pengawasan), masalah hukum termasuk korupsi, pemisahan kekuasaan negara dan kewenangan lembaga negara, politik, pertahanan, kamtibmas, etiket dan estetika termasuk fesyen dan tata cara table manner serta masalah spesifik lokal.

(Sekolah legislatif diadakan) agar kader paham tupoksi masing-masing sesuai penugasan politik, khususnya yang menjadi anggota DPR dan DPRD. Hal yang sama akan di­terapkan bagi penugasan eksekutif nantinya. NasDem juga merencanakan sekolah kader secara berjenjang, tandasnya.

Upaya rintisan parpol tersebut patut mendapat aspirasi karena secara tidak langsung nantinya akan berdampak pada perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Rivi menambahkan hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh elite parpol ialah memberikan pendidikan moral dengan lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan para elite di lingkaran parpol. Ia pun melihat kini parpol lebih banyak berdebat untuk kepentingan pribadi seperti dana aspirasi yang sangat getol diperjuangkan.

Tunjukkan kami bagaimana cara memenuhi tugas sebagai 'wakil' rakyat. Buatlah kebijakan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat. Kalau kepentingan lain yang diutamakan, jadinya ribut sana-sini, seperti yang mereka lakukan saat ini, tandasnya.

Ketua BEM Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran (Unpad), Rinaldi Azka menganggap pendidikan politik seperti yang dilakukan adalah penting meskipun orientasi masing-masing tentu ditemukan perbedaan.

Hal yang sama dikemukakan Rivi Satrianegara yang menilai pendidikan politik yang tepat bagi mahasiswa adalah dengan memberi panutan, tidak hanya dengan pandai berdebat panjang, tetapi juga sikap dan perilaku antikorupsi yang perlu ditunjukkan kepada masyarakat.

Didikan tentang asas negara, undang-undang, pembagian tugas per lembaga, dan lain-lain, itu bisa menyusul nanti. Yang penting, beri kami model yang baik dulu. Nah, model-model ini belum ada. Maka dari itu, saya merasa belum dididik oleh para parpol, cetus mahasiswa Fakultas Komunikasi Unpad tersebut. (Nyu/Nur/*/P-2)