Aksi Kreatif Parpol di Tengah Minimnya Dana

MARCUS Mietzner, seorang peneliti politik dari Australian Nastional University (ANU) awalnya terheran-heran dengan fenomena partai politik yang ada di Indonesia. Dalam benaknya bagaimana bisa, dengan campur tangan negara yang minim dalam pendanaan, dan bidang garap yang sangat luas, ditambah sebaran kader yang secara geografis sangat luas, parpol di Indonesia bisa eksis bahkan terus bertumbuh.

Apa pun canggihnya manajemen parpol hal seperti itu adalah sesuatu yang mustahil. Namun, setelah Marcus mendalami akhirnya dia menemukan korelasi antara eksistensi parpol dan sistem yang terbangun di dalamnya.

Marcus menemukan bahwa sistem struktural parpol di Indonesia saat ini tidak bisa dimungkiri sangat didominasi oleh elite sehingga elitelah yang menopang sebagian besar kebutuhan parpol dalam menjalankan fungsi politiknya. Dari mana duitnya? Telah terang-benderang fakta di lapangan menunjukkan tidak sedikit dana untuk perpol diambilkan dari dana APBN secara tidak legal atau dengan berbagai modus yang dijalankan kader-kader partai yang duduk di pemerintahan.

Meningkatnya ongkos politik menyebabkan partai bergantung kepada siapa yang bisa membiayai, ujar Marcus kepada Media Indonesia akhir pekan lalu saat berbincang tentang kondisi parpol di Indonesia.

Menurut Marcus,  praktik oligarki politik kerap lahir di negara-negara yang sistem pendanaan politiknya tidak beres. Biaya politik yang semakin mahal dan kurangnya bantuan negara terhadap parpol membuat partai sibuk mencari dana demi memenuhi kebutuhan parpol.

Peneliti yang telah 10 tahun melakukan riset politik di Indonesia itu pun menjelaskan kejadian serupa pernah dialami negara lain seperti Meksiko, yang sebelum bantuan bagi parpol dinaikkan, negara tersebut dikuasai oleh kartel narkoba.

Dari sini dia melihat, dengan menaikkan dana parpol sesungguhnya dapat menghindarkan parpol dari dominasi kaum oligarki yang tergantung pemilik modal. Akibat positifnya kebijakan strategis parpol dapat juga ditentukan oleh kader potensial karena pendanaan partai sudah bisa dilakukan secara mandiri.

Menilai besaran bantuan keuangan untuk parpol dari APBN dan APBD sebesar Rp108 per suara saat ini sangat tidak relevan. Bisa dipastikan parpol akan terpaksa mencari sumber dana lain dan menyusu pada kaum oligarki untuk memenuhi pendanaan organisasi partai.

Hebatnya beberapa parpol di Indonesia masih melihat yang lebih utama adalah menghindarkan kader dari tindakan korup selama pemerintah belum punya back-up finansial yang kuat untuk mendanai parpol. 

Langkah 'taktis dan nrimo' tersebut sudah dijalani oleh PDIP dan NasDem dengan membuka sekolah partai terutama bagi calon kepala daerah untuk menghadapi kontestasi pilkada tahun ini.

Kemendagri sebagai pembina politik dalam negeri pun berharap sekolah politik seperti itu diharapkan dapat diaplikasikan pada seluruh parpol. Alasannya, kaderisasi parpol merupakan hal yang penting bagi regenerasi partai politik.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengakui, kalau kader partai pendidikannya memenuhi syarat dan bagus, akan berpengaruh terhadap kemampuan yang bersangkutan pada saat terpilih menjadi pemimpin, baik kepala daerah atau jajaran di kabinet, ujar Soedarmo.

Meski dana yang diterima parpol tidak banyak, sesuai PP No 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol yakni Rp108 per suara, Soedarmo melihat parpol sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam melakukan pendidikan politik.

Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri Lutfhi mengakui kecilnya bantuan keuangan bagi parpol mengingat sejak 2004 belum ada kenaikan. Padahal, tingkat inflasi tiap tahun yang mencapai 5% tidak sebanding dengan keadaan ekonomi saat ini.

Belum pernah naik dari tahun 2004, kalau inflasi saja 5% per tahun berarti sudah 70%, itu kurang jika bicara kondisi riil, ucapnya.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo sempat mengusulkan untuk menaikkan dana parpol sebesar 10 kali lipat. Namun, usulan tersebut kandas di tengah jalan karena ruang fiskal pemerintah yang sempit.

Dibandingkan negara lain yang kemampuan ekonomi sama, menurut Marcus, bantuan Indonesia untuk parpol kecil. Sebagai contoh, bantuan yang diberikan pemerintah Meksiko sekitar Rp5 triliun dan mampu memenuhi 95% kebutuhan partai yang ada di sana.

Untuk Indonesia, imbuhnya, angka ideal bantuan parpol cukup 30% dari kebutuhan parpol sehingga parpol tidak perlu sibuk mencari sumber dana lain. Hal itu secara langsung dapat meningkatkan kelembagaan parpol, yakni tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol juga dapat meningkat.

Namun, buru-buru dia mengatakan harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas dengan memaksimalkan peran BPK. Turki itu Rp2,1 triliun dan dapat memenuhi 85%. Jerman bantuannya Rp2,2 triliun dan dapat membantu 32% kebutuhan partai, ungkapnya.

Marcus pun menyoroti peran parpol dalam pendidikan politik di masa modern saat ini tidak terlalu sentral karena peran tersebut juga telah diambil alih oleh media massa, media sosial, kelompok sosial, serta LSM. Ia menganggap parpol saat ini bisa memaksimalkan fungsinya agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam parpol sebagai lembaga pengambil keputusan politik.

Hindari ilegalitas
Menurut Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR Johnny G Plate, pembatalan dana parpol sudah tepat. Alasannya, postur RAPBN 2016 masih defisit bujet pada kisaran 2% dari GDP. APBN masih harus diprioritaskan untuk belanja modal baik untuk perbaikan sarana prasarana yang rusak maupun pembangunan sarana prasarana baru, tuturnya.

Ia pun menegaskan dengan keterbatasan dana tersebut, parpol tidak seharusnya mencari dana secara ilegal. Partai NasDem, sambungnya, sudah mengambil berbagai langkah preventif terkait hal itu, seperti setiap anggota DPR dari Partai NasDem telah menandatangani surat pernyataan tidak melakukan tindakan korupsi. Selain itu, NasDem juga mengadakan program sekolah legislatif yang dilakukan secara nasional untuk seluruh anggota DPR, DPRD dan pengurus teras Partai NasDem di semua tingkatan di Indonesia.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan dengan pembatalan kenaikan dana parpol. Partai Demokrat, imbuhnya, tetap siap memainkan perannya sebagai parpol yang memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada atau tidak ada dana untuk parpol yang dibicarakan DPR bersama pemerintah, PD selalu siap, tegasnya.

Meskipun dana bagi parpol dari pemerintah terbatas, ia menyampaikan hal itu tidak menjadikan kader untuk mencari dana dengan cara yang menyim­pang seperti tindak pidana korupsi. Pasalnya, kata dia, sudah ada pakta integritas yang menjadi penjaga dan pengawal moral semua kader. Sama sekali tidak, kami punya mekanisme dan rambu yang tegas. Ada pakta integritas, ujarnya. Ia pun menyampaikan sumber dana parpol PD berasal dari sumbangan kader dan simpatisan sesuai mekanisme yang ada. (Nur/P-2)

erandhi@mediaindonesia.com