Tito Janji Tekan Budaya Koruptif di Polri

CALON Kapolri Komisaris Jendral Polisi Tito Karnavian bakal berupaya semaksimal mungkin untuk menekan budaya koruptif di lingkungan Polri. Salah satunya dengan membenahi rekrutmen di internal Polri.

Masalah sistem rekrutmen jenjang karier dipercaya bakal menekan budaya koruptif. "Oleh sebab itu, bakal ada peningkatan pengawasan dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota," kata Tito di kediamannya, Jakarta, Rabu (22/6).

Tidak hanya itu, ketika telah menjabat sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara, Tito bakal meningkatkan kinerja kepolisian. Kinerja yang sebelumnya baru 70%, ia berharap pada tiga tahun ke depan kinerja bisa mencapai 100%.

Namun begitu, peningkatan kinerja tergantung beban fiskal dan belanja negara untuk operasi. Namun, belanja negara untuk operasi dirasa masih minim. "Kami coba lobi pemerintah dan DPR, tapi sambil buat sistem pencegahan," tutur Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu.

Sistem pencegahan itu, jelas Tito, seperti penerapan disiplin penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ataupun mengeluarkan peraturan Kapolri tentang anggota Polri yang membeli barang mewah dan bisnis anggota Polri.

Untuk bisnis anggota Polri, selama ini masih berpatokan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Dalam peraturan tersebut, ada tiga bisnis atau usaha yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri, tapi hal itu belum dijelaskan secara gamblang.

"Artinya harus ada peraturan Kapolri agar jelas. Bisnis apa aja yang boleh supaya jangan seperti kasus Labora Sitorus, punya bisnis resmi, tapi bersinggungan dengan tugas dia di Sorong dan Raja Ampat," kata eks Kapolda Metro Jaya itu.

Proses pencalonan Tito jadi Kapolri berjalan lancar. Komisi III DPR juga telah menyambangi rumah dinas bekas Kepala Densus 88 itu.

Kedatangan Komisi yang membawahkan Bidang Hukum itu guna mengintip kehidupan keluarga Tito. Hasil kunjungan DPR ke rumah dinas Tito mendapatkan hasil positif.

Sebelumnya, pada Selasa (21/6) kemarin, DPR juga telah mendengar pemaparan dari tiga instansi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ketiganya menyebut rekam jejak Tito tidak bermasalah.

Kamis (23/6) besok, rencananya DPR akan menggelar fase terakhir tes dan uji kelayakan untuk Tito. Jika tes berjalan lancar, rencananya Komisi III langsung mengambil keputusan pukul 20.00 hari itu juga. Hasil itu nantinya akan dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum libur Lebaran, Selasa (28/6) mendatang. (MTVN/OL-5)