Anggaran Pilkada di 20 Daerah Tersendat

PEMILIHAN kepala daerah serentak 2017 telah memasuki tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Namun, belum semua anggaran KPUD untuk Pilkada 2017 dicairkan.

Menurut komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, masih ada 37 dari 101 daerah yang belum cair anggarannya. "Bukan berarti tidak bisa (cair anggarannya). Tapi ada term waktu yang berbeda-beda. Misalnya, masih ada pembukaan rekening atau masih melakukan transfer," terangnya di Jakarta, kemarin.

Secara terpisah, komisioner KPU Arief Budiman menyampaikan sebanyak 64 satker sudah menerima dana transfer dari pemda dengan nilai total Rp1,2 triliun.

Namun, lanjut dia, 8 dari 37 daerah tersebut sebenarnya sudah cair, tapi KPU belum menerima data pastinya. "Jadi, yang betul-betul belum tertransfer itu hanya 29. Dua puluh satker itu masih proses verifikasi," jelasnya.

Dua puluh satker tersebut, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Jaya, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Pidie, Tapanuli Tengah, Kota Pekan Baru, Bengkulu Tengah, Cilacap, Provinsi Sulbar, Halmahera Tengah, Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sementara itu, satker lainnya masih dalam proses izin pembukaan rekening, proses rencana pencairan dalam minggu ini, dan pencairan akan dilakukan pada Juli. Ada pula yang masih menunggu pergub tentang hibah.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan menyampaikan pembentukan PPK/PPS yang mulai dilakukan pada Rabu (22/6) harus transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi walaupun belum semua pengawas pemilu terbentuk.