DPR Tolak Pengajuan Anggaran Kemenhan-TNI

WAKIL Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan Komisi I menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp104 triliun-Rp107 triliun karena pagunya jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.

"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5% dari PDB (produk domestik bruto), karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/6).

Dia menjelaskan pagu yang diajukan untuk Rp104 triliun hingga Rp107 triliun, padahal kalau 1,5% dari PDB, anggarannya sekitar Rp180 triliun-200 triliun.

Menurut dia, anggaran 1,5% dari PDB itu diperuntukkan bagi koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan, dan fungsi-fungsi lainnya.

"40% untuk belanja rutin, 20% lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal," ujarnya.

Hanafi mengatakan dari penjelasan pemerintah mengapa tidak bisa memenuhi 1,5% dari PDB karena alasan ekonomi.

Namun, menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama dengan kementerian/lembaga lain karena TNI merupakan tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan negara.

"Karena itu dalam penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik anggaran, terutama dari pihak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," katanya. (Ant/OL-5)