Perombakan Berbasis Kinerja

SEKRETARIS Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menekankan perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo harus didasarkan pada kinerja menteri. Menurutnya, perombakan kabinet tidak boleh dilakukan dengan ukuran lain.

"Reshuffle harus berbasis kinerja. Tidak boleh atas basis ukuran-ukuran lain," ujarnya di Jakarta, kemarin.

PKB menyerahkan masalah perombakan kabinet tersebut kepada Presiden Joko Widodo selaku yang memiliki kewenangan. Namun, ia menyampaikan bahwa Presiden perlu mendengarkan suara publik bahwa kinerja pemerintah di bidang ekonomi tengah menjadi sorotan.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden. "PKB terserah dan mendukung saja," ujarnya.

Kendati demikian, Cak Imin, sapaan akrabnya, tak mengkhawatirkan menteri yang berasal dari PKB akan ikut dirombak. Pasalnya, kata dia, selama ini yang menjadi sorotan ialah menteri di bidang ekonomi. "Yang selama ini disorot kan menteri ekonomi. PKB tidak ada di ekonomi," tuturnya.

Isyarat Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet mulai kentara ketika mengundang 11 ekonom untuk memberikan masukan mengenai kondisi ekonomi Indonesia, termasuk memberikan masukan soal restrukturisasi tim ekonomi. Selain itu, Jokowi juga mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution.

Jangan mendikotomi
Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro berharap agar Presiden Jokowi tidak terlalu memaksakan untuk mempertahankan struktur kabinet, sebab selama delapan bulan kabinet kerja ala Jokowi tak ada hal yang signifikan dilakukan oleh para menterinya.

Jika diperlukan, pergantian menteri wajar dilakukan, terutama bagi yang tak sejalan dengan visi Nawa Cita. "Jangan memaksakan Kabinet Kerja selama lima tahun ke depan," kata Siti.

Harusnya, lanjut Siti, jajaran menteri sudah sejak awal bisa menjabarkan visi besar Nawa Cita ke dalam program.

Ia pun meminta Presiden Jokowi tidak mendikotomikan menteri parpol dengan menteri nonparpol karena kalangan profesional pun bisa kontraproduktif dengan kebijakan Presiden. Yang terpenting, kata dia, ialah kapasitas dan integritas.

Itu, lanjut dia, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Jokowi yang mulai luntur akibat kondisi perekonomian, politik, dan hukum yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut tergambar dalam sejumlah survei.

Hal berbeda diungkapkan ekonom dari Indef Imaduddin Abdullah. Menurutnya, Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla perlu juga untuk mengevaluasi cara kepemimpinan mereka.

"Selama ini kita menyalahkan tim ekonomi, tapi jangan-jangan masalah utamanya ialah leadership. Ganti pemain enggak menyelesaikan masalah. Pemain sudah jago-jago, tapi pelatih enggak bagus, ya tidak bisa mengatur jalannya tim. Kalaupun diganti (menterinya), tanpa leadership dari Presiden dan Wapres, tidak akan ada perubahan," tuturnya.
Indikatornya ialah sejumlah kebijakan yang kontradiktif dengan Nawa Cita. (P-4)

aivanni@mediaindonesia.com