Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KADER muda PPP, Nasrullah AR, menyebut bahwa terpilihnya Mardiono sebagai Plt Ketum partai melalui Mukernas di Banten 2022 sama persis dengan yang terjadi pada Mukernas PPP 2019 yang digelar di Bogor pada 2019 lalu yang memilih Suharso sebagai Plt Ketum PPP.
“Penunjukan Murdiono sebagai Plt ketua umum di Mukernas yang sama bobotnya dengan penunjukan Suharso dulu di Mukernas, bahkan lebih berbobot karena ada instrumen hukum yang mengaturnya dalam regulasi partai,” kata mantan Sekjen Pimpinan Nasional (PN) Angkatan Muda Kakbah (AMK), salah satu badan otonom PPP tersebut.
Nasrullah yang juga merupakan Sekretaris Wilayah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan tersebut juga menyebutkan bahwa keputusan Mukernas tidak bisa dianulir oleh Rapat Pengurus Harian DPP PPP. Sebab forum Mukernas lebih tinggi dibanding rapat harian.
“Kemudian muncul perlawanan Suharso melalui rapat pengurus harian untuk menganulir hasil Mukernas, namun secara hirarkis permusyawaratan di internal PPP jauh legitimit Mukernas dari pada rapat PH (Pengurus Harian),” tambahnya dalam keterangan, Jumat (9/9).
Baca juga: Sejumlah DPW PPP Mulai Intruksikan DPC Ikuti Keputusan Mukernas
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mukernas PPP yang digelar pada 5 September 2022 lalu memutuskan untuk memberhentikan Suharso dari kursi Ketum DPP PPP dan memilih Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP.
Keputusan ini dilakukan setelah adanya surat dari tiga majelis di lingkungan DPP PPP yang meminta Suharso mundur.
Tiga majelis tersebut adalah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan yang sudah tiga kali menulis surat tanpa pernah ditanggapi oleh Suharso.
“Pernyataan Suharso (terkait amplop kyai) menyita perhatian publik di karnakan dia adalah figur publik, ketua umum partai dan Menteri Bappenas RI, wajar jika ada reaksi publik baik eksternal maupun internal khususan internal partai yaitu DPP dan DPW PPP. Kondisi ini disayangkan oleh para Kiyai dan dan sipatisan partai di grass rool level,” pungkasnya.
Akibat kesalahan tersebut, menurut Nasrullah. memang tidak ada pintu maaf yang mengembalikan posisi Suharso ke posisi semula.
“Ada ungkapan menarik, lidah memang tidak bertulang, kecil bentuknya namun besar akibat dan mulut harimaumu,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono berselawat bersama puluhan ribu kader dan masyarakat saat peringatan Harlah ke 50 partainya di Garut.
Muhamad Mardiono menyebut ponpes tersebut didirikan sejak tahun 1960-an oleh anggota Fraksi PPP di DPR RI.
PELAKSANA tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyempatkan diri berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya
Menurut Sugondo, PW GMPI Jawa Timur tidak ikut campur atas dinamika yang terjadi di DPP PPP yang membuat Suharso Monoarfa di depak dari posisi Ketua Umum DPP PPP..
Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang memutuskan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.
"Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini."
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) merespons pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang menyebut sekitar 46 persen penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran
ANALIS Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor menilai pelaksanaan program yang kurang tepat tak semata kesalahan dari satu pihak.
PPP dinyatakan tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen pada Pileg 2024.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mempertanyakan fungsi perencanaan dan penajaman kegiatan pembangunan yang diagendakan pemerintah, Bappenas
Masih banyak program yang tak sesuai dengan perencanaan dan meleset jauh dari target. Salah satu yang ia soroti ialah pembelian motor trail untuk program revolusi mental.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk membahas kembali terkait kebijakan Tapera.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved