Rela Gagal demi Teman Ahok

IBARAT pepatah, sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang

Itulah sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memantapkan pilihannya untuk tetap maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen bersama relawan pendukungnya, Teman Ahok.

"Teman Ahok enggak mudah mengumpulkan 1 juta KTP. Kalau saya disuruh pilih, pilih Teman Ahok, tetapi gagal jadi gubernur atau jadi gubernur, tetapi tinggalkan Teman Ahok? Saya pilih gagal jadi gubernur saja," ujar pria yang akrab disapa Ahok di markas Teman Ahok, Graha Pejaten, kemarin.

Ahok menyampaikan hal itu di hadapan seluruh pendiri Teman Ahok dan warga Jakarta yang hadir dalam perayaan pengumpulan 1 juta KTP.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menepis rumor bahwa dia tergoda dengan tiga partai politik yang mendukungnya, yaitu Partai NasDem, Hanura, dan Golkar.

Ketua Sidang Musda IX Partai Golkar Freddy Latumehana secara resmi merekomendasikan Ahok untuk didukung Partai Golkar maju Pilgub DKI 2017.

Meski demikian, rekomendasi itu masih harus dibahas dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

Ahok menghadiri pembukaan Musda IX DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang diselenggarakan di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, kemarin.

Ahok datang bersamaan dengan Ketua Umum Golkar Setya Novanto. Dia diminta memberikan sambutan pada acara tersebut.

Dukungan Partai Golkar kepada Ahok masih belum disetujui oleh Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie.

Harus konsisten

Direktur Eksekutif Jakarta Center KP Norman menekankan Ahok harus konsisten maju dalam Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.

Apalagi terkumpulnya satu juta dukungan KTP buat Ahok, kata Norman, itu seharusnya menjadi optimisme bagi Ahok untuk melenggang menuju kursi DKI melalui jalur independen.

Salah satu pendukung Teman Ahok tersebut menyebut, jika Ahok memilih jalur partai politik, itu akan menjadi preseden bagi Ahok.

"Preseden buat Pak Ahok. Kan, yang milih rakyat Jakarta, bukan partai," kata dia saat ditemui dalam acara survei dan diskusi publik Mengukur Peluang Penantang Petahana di Pilkada DKI Jakarta 2017, di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan survei Manilka Research and Consulting, tingkat popularitas (98,8%) Ahok menempati urutan pertama, diikuti oleh Yusril Ihza Mahendra (82,8%) dan Abraham Lunggan (82,3%).

Sama halnya dengan tingkat kesukaan publik, Ahok masih menempati posisi teratas (62,5%) dan posisi selanjutnya Ridwan Kamil (61,3%), Yusuf Mansur (60,3%), dan Tri Rismaharini (58,5%).

Adapun pengumpulan data tersebut dilakukan pada 2-7 Juni 2016 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Pada bagian lain, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mempersilakan langkah Teman Ahok yang mengajukan uji materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Silakan saja, saya yakin untuk pasal tersebut sudah cukup kuat karena kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi melalui kualitas proses verifikasi calon perorangan dengan benar. Bila sang calon yakin, kenapa harus takut diverifikasi faktual dengan metode sensus?" tuturnya saat dihubungi kemarin.

Pasal 41 yang mengatur syarat independen dianggap memberatkan karena pemilih harus tercantum di daftar pemilih tetap pemilu sebelumnya.

Sementara itu, Pasal 48 tentang Verifikasi Faktual, juga dirasa Teman Ahok bisa membuat pasangan calon independen kehilangan dukungan.

Pasalnya, verifikasi faktual pendukung dilakukan selama 14 hari oleh panitia pemungutan suara (PPS).

Jika tidak dapat bertatap muka, pendukung diberi waktu tiga hari untuk mendatangi PPS. (Ind/X-6)