Hindari Politisasi Pencalonan Tito

KOALISI Masyarakat Sipil yang terdiri atas sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak DPR untuk segera menggelar uji kelayakan dan kepantasan bagi Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.

Sebab, pengajuan nama Tito sudah dilakukan secara sah dan konstitusional.

"Tak ada alasan lagi menunda prosesnya. Untuk menghindari politisasi pemilihan Kapolri, DPR harus segera mengambil keputusan," ujar Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi Dilema

Pergantian Kapolri di Kantor Imparsial, Jakarta, kemarin.

Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Polri menyatakan paling lambat 20 hari sejak DPR menerima surat dari Presiden, DPR harus memberikan keputusan.

Namun, menurut Al Araf seharusnya sebelum masa reses, DPR sudah menggelar uji kelayakan dan kepantasan bagi Tito.

Apalagi, sebagian besar fraksi di DPR juga mendukung pencalonan Tito.

"Kalau dibiarkan terlalu lama, kita khawatir akan ada politisasi. Ini harus dihindari," tambahnya.

Selain Imparsial, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari YLBHI, Elsam, Mappi FH UI, Human Right Working Group (HRWG), ICW, Indonesian Legal Roundtable (ILR), dan Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima).

Koalisi Masyarakat meng-anggap Tito sebagai figur yang cukup mumpuni untuk memimpin reformasi di tubuh Polri.

"Tito cukup muda dan hingga saat ini masih dipercaya publik," imbuhnya.

Meski demikian, Tito juga memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebagai Kapolri baru.

Pertama, menindak segala macam tindakan intoleransi yang kerap disertai kekerasan.

Kedua, memastikan kebebasan berekspresi dan berpendapat terlindungi.

Ketiga, membangun kultur polisi ke arah yang lebih humanis dan persuasif.

Keempat, mengatasi berbagai persoalan sengketa agraria secara persuasif.

Kelima, mengatasi persoalan terorisme secara proporsional dan profesional.

Keenam, meningkatkan kapasitas peralatan dan sumber daya manusia (SDM) di Polri.

Kerja sama

Peneliti ICW Emerson Yuntho menambahkan Kapolri baru juga harus mampu mengembangkan kerja sama yang konstruktif dengan KPK.

"Jangan sampai terjadi ada cicak versus buaya yang lain lagi," katanya.

Menurut Emerson, pencalon-an tunggal Tito sebagai Kapolri menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki visi futuristis.

Karena usianya yang tergolong cukup muda, Tito bisa menjalankan reformasi birokasi secara tuntas dan menyeluruh.

"Hal ini (reformasi) tidak bisa dilakukan Kapolri yang tinggal dua atau tiga tahun lagi masuk masa pensiun. Pilihan Presiden Jokowi sangat tepat. Saya yakin Presiden punya pertimbangan jangka panjang semacam ini," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lima Ray Rangkuti berharap semua pihak legowo menerima keputusan Presiden dalam pencalonan tunggal Tito.

"Saya lihat PDI Perjuangan sepertinya masih ngotot mencalonkan Budi Gunawan. Kalau masih angkatan tua, enggak ada harapan. Tito jangan dihambat," ujarnya. (Deo/P-2)