SBY Minta Demokrat Santun

KETUA Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kader partainya menyampaikan kritik kepada pemerintah secara santun. "Kritik dari Demokrat harus disampaikan dengan bahasa yang tidak mengganggu martabat seorang presiden atau siapa pun yang sedang mengemban amanah dalam pemerintah," tegas SBY dalam sambutannya pada acara pelantikan pengurus pusat dan rapat pimpinan nasional Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.

SBY mencontohkan apa yang dialaminya ketika masih menjadi presiden Indonesia pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Saat itu, kata dia, banyak koreksi ataupun kritikan kepadanya yang tidak disampaikan secara baik dan berlebihan. "Ketika saya masih memimpin, banyak koreksi dan kritikan yang disampaikan secara berlebihan dan cenderung mendiskreditkan. Cukup sudah, jangan diulangi lagi," tutur SBY.

Di sisi lain, ia juga meminta pemerintah untuk bersedia dikritik dan dikoreksi atas nama demokrasi. "Pemerintah juga harus bersedia menerima kritik dan koreksi. Demokrasi akan mati jika kritik itu ditanggapi secara tidak baik, yang bahkan dianggap penghinaan atau sebuah tindak pidana," tuturnya. Sementara itu, dalam rapimnas kali ini, Demokrat meng agendakan pembicaraan tentang persiapan pemilihan kepala daerah serentak dan menentukan siapa saja yang
akan diusung sebagai calon dari partai berlambang Mercy itu.

SBY pun meminta, jika kelak terpilih, para pemimpin dae rah dari Demokrat untuk menghormati kebijakankebijakan presiden. "Wajib hukumnya pemimpin daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota memiliki loyalitas kepada presiden," tukasnya. Beberapa nama yang dilantik, antara lain, Amir Syamsuddin sebagai ketua dewan kehormatan, EE Mangindaan sebagai wakil ketua majelis tinggi, Hinca Pandjaitan sebagai sekretaris jenderal, serta Edhie Baskoro Yudhoyono
sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu.

Penyeimbang
Sementara itu, Sekjen Hinca Pandjaitan menegaskan Demokrat merupakan partai penyeimbang bagi pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. "Sejak awal, Demokrat menempatkan diri sebagai partai penyim bang. Izinkan kami tetap seperti itu dan jangan goda kami untuk ke kiri dan ke kanan," ucapnya. Hal tersebut disampaikan Hinca terkait kemungkinan masuknya Demokrat dalam kabinet setelah isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja terus berembus di masyarakat belakangan ini.

Menurut Hinca, Demokrat percaya penuh pada pemerintahan Presiden Jokowi. "Kami sudah berpengalaman selama 10 tahun dan Demokrat percaya pada pemerintah saat ini. Kami akan tetap memberikan kritik jika ada kebijakan yang kurang baik, dan senantiasa memberikan dukungan terhadap kebijakan yang pro kepentingan bangsa dan negara," cetusnya. Menurut rencana, kata Hinca, rapimnas hari kedua, Minggu (5/7), akan membahas nama-nama calon kepala daerah yang akan didukung oleh Demokrat. “Setelah mendapatkan nama-nama, kita akan matangkan untuk didaftarkan ke KPU pada 26-28 Juli mendatang," jelasnya. (P-3)