Fadli Zon Minta Audit BPK Soal Sumber Waras Dibuka ke Publik

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon meminta audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras dibuka ke publik. Hal itu supaya tidak jadi polemik lantaran adanya perbedaan dengan penyelidikan yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Audit yang dilakukan BPK dibuka saja sebagai pertanggungjawaban ke publik. BPK itu lembaga resmi, dipertaruhkan kredibilitas BPK oleh KPK," ujar Fadli dalam diskusi 'Mencari Sumber yang Waras' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (18/6).

Politikus Gerindra itu menyebut, audit perlu dibuka supaya ada kejelasan. Apalagi, ada perbedaan dengan KPK yang menemukan tidak adanya unsur melawan hukum dalam kasus sumber waras.

"Kalau enggak, bubarkan saja BPK. Saya yakin yang dilakukan BPK tepat," ujar Fadli

Lebih jauh, Fadli meminta diadakan audit forensik terkait duit Rp755 miliar yang dipakai untuk membeli lahan. Hal itu untuk mengetahui aliran uang.

"Uang Rp755 miliar mengalir ke mana? Yayasankah? Orang per orang kah? Pemdakah? Apalagi dari awal sudah sumir, pembayaran dilakukan 31 Desember," tambahnya

Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri berpendapat sama. Dia berharap BPK mau membuka audit investigasi terkait RS Sumber Waras. Tapi dia sangsi.

"Saya sepakat, tapi saya tidak yakin BPK mau," tegas Febri

Kasus itu mencuat ketika BPK menemukan perbedaan harga nilai jual objek pajak (NJOP) pada lahan di sekitar RS Sumber Waras di Jalan Tomang Utara dengan lahan rumah sakit itu sendiri di Jalan Kyai Tapa. BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp191 miliar.

Kasus RS Sumber Waras kemudian dilaporkan ke KPK, belakangan setelah dilakukan penyelidikan KPK tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum. (MTVN/OL-3)