Sutiyoso Minta Rp10 Triliun untuk Operasional BIN

RAPAT Paripurna DPR menye tujui Letjen (Purn) TNI Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang baru untuk menggantikan pajabat lama Marciano Norman. Seusai rapat, mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta anggaran operasional BIN dinaikkan hingga Rp10 triliun per tahun guna menyokong kerja intelijen. "Kalau ditanya idealnya, kita minta Rp10 triliun," kata pria yang akrab disapa Bang Yos itu di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,
kemarin.

Selain Kepala BIN, rapat paripurna menyetujui Jenderal Gatot Nurmantyo untuk dilantik menjadi Pang lima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko. Sutiyoso menjelaskan dana Rp10 triliun tidak berlebihan, apalagi akhir tahun ini ada hajatan besar demokrasi, yakni pilkada serentak yang berlangsung di 269 daerah. "Jadi, begini, kekuatan BIN sekarang jauh dari kebutuhan, apalagi dalam menghadapi pilkada serentak," ujarnya.

Sutiyoso berjanji akan memprioritaskan anggotanya mengisi tiap wilayah di Indonesia walaupun jumlah personel BIN masih jauh dari ideal. Saat ini satu anggota harus mengover tiga kabupaten. "Makanya saya ingin tambah anggota BIN, bisa militer atau sipil," jelasnya. Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini tugas BIN semakin berat.

Banyak ancaman yang harus dihadapi sebagai lini terdepan dalam keamanan negara. Untuk optimalisasi kinerja, BIN harus ditopang dengan biaya yang cukup. Itu sama seperti negara lain yang menganggap operasi intelijen sebagai hal yang mahal. "Di luar, operasi intelijen selalu mahal karena untuk keamanan negara. Untuk anggaran itu, akan saya konsultasikan dengan Komisi I DPR," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan akan mempertimbangkan usul tersebut. "Saya harapkan BIN akan memberikan evaluasi terlebih dahulu. Masalah personelnya tentu inginnya lebih baik. Masalah anggaran bisa dievaluasi BIN itu sendiri," Novanto menambahkan. Jika internal BIN sudah melakukan evaluasi, ia berjanji akan berkomunikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang berwenang
mengeluarkan anggaran.