Tito Utamakan Reformasi Internal Polri

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo memilih Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri diambil dengan harapan Tito kelak dapat meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat.

Selain itu, Tito juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan narkoba, terorisme, dan korupsi.

"Saya meyakini beliau mempunyai kemampuan, cerdas, mempunyai kompetensi, dan dapat membangun jaringan dengan rekan-rekan penegak hukum yang lainnya dengan baik," tegas Presiden Jokowi, kemarin.

Presiden juga tidak mempersoalkan meski Tito yang termuda di antara jenderal bintang tiga lainnya.

Untuk memenuhi harapan Presiden Jokowi itu, Tito mengatakan hal utama yang akan ia lakukan ialah menjalankan reformasi internal.

"Reformasi internal. Reformasi birokrasi, mentalitas terhadap pelayanan masyarakat yang lebih baik, kemudian menekan semaksimal mungkin budaya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota," papar Tito kepada pers di Jakarta, kemarin.

Menurut Tito, itu penting dilakukan dengan sistem rekrutmen, karier, reward and punishment yang objektif.

Ia optimistis, jika agenda reformasi internal di tubuh Polri itu berjalan, hal itu akan menghasilkan output yang baik.

"Pelayanan publik akan membaik, kemudian profesionalisme dalam penegakan hukum serta situasi keamanan dan ketertiban nasional lebih baik karena polisinya baik," kata peraih Adhi Makayasa itu.

Didukung

Pencalonan Tito disambut hangat hampir seluruh kalangan. Sejumlah jenderal polisi yang merupakan senior Tito pun memberikan dukungan (lihat grafik).

Bukan hanya itu, mayoritas fraksi di DPR juga cenderung sepakat dengan pencalonan Tito.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid, mengindikasikan DPR akan mulus menyetujui pencalonan itu dan tidak akan terjadi suara Komisi III DPR terpecah.

"Peta yang ada memang mengindikasikan mulus," ucap Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Jazuli menambahkan sejauh ini tidak ada alasan bagi DPR untuk menolak pencalonan Tito.

Apalagi, performa dan rekam jejak Tito selama ini dinilai cemerlang.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat senada. Selama ini, kinerja dan reputasi Tito dinilai positif.

"Tidak ada pemikiran ke sanalah (menolak). Kita melihat dia bagus, masak ditolak," kata Syarief Hasan.

Ketua DPR Ade Komarudin pun menegaskan pihaknya telah menggelar rapat Badan Musyawarah untuk melaksanakan paripurna.

Salah satunya agendanya membahas surat pencalonan Tito sebagai Kapolri.

Rapat paripurna sedianya dijadwalkan berlangsung kemarin, tetapi diundur, Senin (20/6).

Politikus Partai Golkar itu juga mengungkapkan bahwa Komisi III DPR telah menetapkan jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito pada Rabu (22/6). (Nov/X-7)