Keberagaman Tantangan Tito

KOMISARIS Jenderal Tito Karnavian diperkirakan bakal mulus dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon tunggal Kapolri di Komisi III DPR, Rabu (22/6) mendatang.

Namun, Tito bakal menghadapi tantangan yang cukup besar ke depan kala memimpin Tribrata 1, antara lain masih akan maraknya tindakan intoleransi yang mengganggu keberagaman umat.

"Pak Tito harus bertindak tegas. Jangan ada lagi perlindungan terhadap oknum-oknum yang membiarkan munculnya tindakan intoleransi," kata pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi tadi malam.

Ketika Tito menjabat Kapolda Metro Jaya, berbagai ormas Islam menghadang kedatangan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ke Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, akhir tahun lalu.

Saat itu Dedi akan menerima anugerah Maecenas Federasi Teater Indonesia 2015 sebagai tokoh kebudayaan Indonesia.

Gara-gara aksi itu, Dedi batal menerima penghargaan.

Dalam menanggapi aksi tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian membantah terjadi gangguan pada acara tersebut.

"Tidak ada sweeping. Yang ada, sekelompok orang yang ada di situ, mereka tidak melakukan tindakan yang mengganggu keamananan. Jadi kita tidak melakukan penindakan," jelas Tito saat itu.

Di sisi lain, Ketua DPR Ade Komarudin menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kemarin.

Isinya soal pergantian Kapolri karena Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan pensiun pada Juli 2016.

"Dalam surat itu, Bapak Presiden mengajukan Bapak Tito Karnavian yang sekarang menjabat Kepala BNPT dan mantan Kepala Polda Metro," jelas Ade di Jakarta, kemarin.

Ade mengapresiasi pilihan Presiden tersebut.

"Pak Tito orang hebat. Prestasinya oke. Saya percaya kepada Pak Tito. Track record-nya semua rakyat Indonesia tahu. Beliau juga santun. Beliau naik pangkat cepat karena prestasinya. Jadi wajar beliau dapat," pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo.

"Dari sisi kepangkatan sudah memenuhi ketentuan, yakni bintang tiga. Dari sisi kemampuan, beliau tergolong cerdas, intelektual, dan profesionalitas yang tidak diragukan," ujarnya.

Kurang sehat

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan

mengangkat dan memberhentikan Kapolri ialah hak prerogatif presiden.

"Seharusnya Presiden memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan sesuai Pasal 11 UU No 2/2002 tentang Kepolisian. Masih ada lima angkatan di atasnya. Tentu kurang sehat bagi organisasi Polri," tuturnya.

Hal berbeda disampaikan Miko Ginting, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

"Pemilihan Tito sebagai calon Kapolri dalam rangka mendorong kebaruan dan reformasi di tubuh kepolisian," katanya. Selain soal intoleransi, Miko memandang perlunya Tito menyelesaikan masalah kriminalisasi dan pelanggaran HAM.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyodorkan tiga nama bintang tiga senior, yaitu Budi Gunawan, Budi Waseso, dan Dwi Priyatno kepada Presiden Jokowi.

Tito Karnavian hanya opsi terakhir, dan pilihan terakhir itulah yang dipilih Jokowi.

"Presiden sudah memilih satu nama. Ya, itu hak prerogatif Presiden. Ya kita ikut saja," kata Menteri Dalam Negeri sekaligus anggota Kompolnas, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, kemarin. (Gol/Mal/Beo/Nov/X-6)