Pengamat: Tito Harus Buktikan Gagasan Reformasi Polri

PENCALONAN perwira muda sebagai Kepala Kepolisian Negara RI dipandang sebagai upaya memotong generasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki internal Polri. Lantaran itu, Tito Karnavian, 51, didorong untuk mengungkapkan ide reformasi Korps Bhayangkara pada saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR.

"Pemilihan Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri, dengan mengingat usia dan angkatan yang muda, adalah dalam rangka mendorong kebaruan dan reformasi di tubuh kepolisian," kata Miko Ginting, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dalam pesan singkatnya, Rabu (15/6).

"Oleh karena itu, Komjen (Pol) Tito Karnavian pada fit and proper test di DPR nanti seharusnya mengungkapkan gagasannya akan reformasi kepolisian dan bagaimana mencapainya," imbuh dia.

Miko pun meminta Komisi III DPR tidak hanya menjadi stempel Presiden. Pasal 11 UU Polri jelas menyatakan bahwa dewan bisa menyetujui atau tidak usulan Presiden itu.

Rekam jejak, integritas, maupun independensi calon Kapolri harus teruji. Karenanya, KPK, PPATK, dan Komnas HAM mesti dilibatkan dalam uji kepatutan dan kelayakan itu.

Hal ini juga sebagai bentuk kontrol DPR terhadap pelaksanaan janji Nawacita Jokowi-JK (Wapres Jusuf Kalla) agar memilih Kapolri yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan memiliki komitmen pada penegakan hukum.

"Komjen Tito Karnavian dihadapkan pada penyelesaian kasus-kasus kriminalisasi dan pelanggaran HAM. Begitu juga dengan agenda mendorong kepolisian yang bersih. Komjen (Pol) Tito Karnavian seharusnya dapat membuktikan bahwa pilihan Presiden Joko Widodo yang mengajukan dirinya sebagai calon Kapolri sudah tepat," tambah Miko. (Kim/OL-5)