Lebih Elok Kritik Tertutup

KRITIK Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla merupakan hak SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Meski demikian, lebih etis jika Presiden ke-6 RI tersebut menyampaikan kritikannya secara langsung dan tidak diumbar ke publik. Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyebut kritik secara tertutup itu lebih pas dilakukan mengingat posisi SBY juga sebagai mantan presiden.

"Lebih elok kalau tradisi-tradisi di banyak negara posisi mantan presiden dijadikan sebagai kebiasaan yang sama untuk tidak secara terbuka (menyampaikan kritik). Karena apa pun di negara lain, bahkan yang berbeda parpol, hal yang sama tidak terjadi," papar politikus yang akrab disapa Romy itu, di Jakarta, kemarin.

Dalam menanggapi salah satu kritik SBY yang menyebut adanya intervensi pemerintah dalam parpol, Romy meyakini yang dimaksud bukanlah PPP. SBY pun mengetahui hal itu. "Karena saya sudah pernah menyampaikan ini ke Pak SBY ketika ditanya setahun yang lalu," tutup Romy.

Sebelumnya, SBY menyampaikan tujuh poin kritik dan masukan terhadap pemerintahan Jokowi-JK pada acara buka bersama Partai Demokrat di Cikeas, pekan lalu. Kritik itu antara lain mencakup persoalan ekonomi, penegakan hukum, dan independensi parpol.

Politikus Partai NasDem Akbar Faizal dan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah memandang baik kritik SBY ketika disampaikan sebagai ketua partai. "Kalau ternyata bagus diapresiasi, kalau (kritik) berlebihan, dilupakan (maafkan) saja," tukas Akbar.

Istana menganggap kritik SBY sebagai 'obat kuat' bagi pemerintahan Jokowi-JK. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintahan akan menjadi lebih baik jika banyak yang memberi kritik dan masukan kepada pemerintah.

"Publik akan melihat apakah kritik itu benar-benar bertujuan baik. Saya tanya secara langsung ke Pak Presiden, beliau hanya tersenyum dan dengan senang hati menerima kritik itu," papar Pramono.

Di kesempatan berbeda, pada Senin (13/6), SBY mengumpulkan anak buahnya yang pernah menduduki jabatan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I dan II. SBY pun membentuk Paguyuban KIB.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto sebagai Ketua Paguyuban KIB mengatakan paguyuban tersebut hanya untuk silahturahim. Paguyuban bukan untuk menghimpun kritik terhadap pemerintahan. "Jadi kita tidak memberikan rekomendasi atau semacamnya, jauh dari urusan politik," ujar Djoko saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Saling mengisi

Presiden Joko Widodo menggelar buka puasa bersama pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta, kemarin. Presiden mengajak untuk menjaga kekompakan, saling mengisi kekurangan, dan bekerja sama membangun bangsa.

"Dengan kerja keras dan kerja sama itu, saya yakin negara kita benar-benar bisa menjadi negara yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur (negeri sejahtera yang diberkahi ampunan Tuhan)," tutur Jokowi.

Presiden menyebut, dalam lawatannya ke beberapa negara, ia merasakan ekonomi dunia sedang lesu. Namun, Indonesia tidak boleh surut selangkah pun dalam menggiatkan pembangunan.

Para pemimpin lembaga negara yang hadir meliputi Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua MA Muhammad Hatta Ali, Ketua KY Aidul Fitriciada, Ketua MK Arief Hidayat. Adapun Ketua BPK Harry Azhar Aziz tidak hadir. Sementara itu, menteri kabinet yang turut hadir, antara lain Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, dan Menko Maritim Rizal Ramli. (Nov/Ind/Pol/P-1)