Badan Intelijen Kemenhan Tidak Dibutuhkan

PEMERINTAH belum memberikan lampu hijau terkait rencana pembentukan badan intelijen Kementerian Pertahanan yang diwacanakan Menhan Ryamizard Ryacudu. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, rencana tersebut harus dikaji terlebih dulu urgensinya.

"Belum dibicarakan. Tapi, saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa ini," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/6).

Seperti diberitakan sebelumnya, Ryamizard mengatakan, berencana membentuk badan intelijen tersendiri di bawah Kemenhan. Menurut dia, setiap negara besar memiliki empat badan intelijen, yakni intelijen luar negeri, dalam negeri, pertahanan dan hukum.

Ryamizard pun mengaku telah mendiskusikan rencana tersebut bersama Presiden Joko Widodo. "Saya sudah bicara dengan Presiden," ujar Ryamizard, belum lama ini.

Kalla menambahkan, rencana pembentukan lembaga baru harus dikaji terlebih dahulu dan disetujui pemerintah. Ia khawatir, pembentukan badan intelijen yang dibentuk Kemhan bakal tumpang tindih kewenangannya dengan badan intelijen yang sudah ada saat ini, semisal Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Ya tentu harus dipahami bahwa badan (intelijen) itu jangan (tumpang tindih). Harus ada koordinasinya. Kalau tidak, nanti salah-salah. Karena sudah ada BIN. Nanti kita lihatlah. Di samping itu, setiap organisasi kan harus disetujui oleh pemerintah," tandasnya. (OL-2)