Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan bahwa reformasi birokrasi penting bagi kemajuan Indonesia.
Suhajar menerangkan reformasi birokrasi menjadi kunci dalam menggerakkan roda pemerintahan agar berjalan maksimal.
Baca juga: KPU Yakin Payung Hukum Pemilu DOB Papua Segera Rampung
Reformasi birokrasi membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa giat bekerja. Hal ini sejalan dengan lima prioritas agenda pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya.
“Bapak Presiden mengatakan kalau memang Indonesia mau maju menyaingi atau merambat naik mengejar kemajuan beberapa negara, baik itu di ASEAN maupun di dunia pilihannya hanya mereformasi birokrasi,” kata Suhajar, Senin (18/7).
Suhajar manjelaskan, tulang punggung pemerintahan ada pada birokrasinya. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah mendorong penyederhanaan birokrasi di kementerian/lembaga.
Jabatan-jabatan dari eselon III, IV, dan V dihapus secara bertahap. Suhajar mengatakan, peran penting pejabat eselon III dan eselon IV yang mengalami pengalihan jabatan akan menjadi tulang punggung birokrasi yang menunjang kerja-kerja eselon I dalam tugas penyelenggaraan negara.
“Oleh karena itu, untuk mengubah birokrasi ini menjadi syarat mutlak, ternyata organisasi modern pemerintahan saat ini itu sudah jauh berbeda dengan organisasi yang sekarang kita sandang ini, yang eselon I sampai IV. Padahal di negara maju sudah tidak ada lagi,” ujarnya.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, jelas Suhajar, reformasi birokrasi menjadi salah satu konsen pemerintah. Presiden bertekad untuk memotong birokrasi yang panjang dengan penyederhanaan birokrasi. Dia menuturkan, Presiden sangat paham, apa pun kebijakan yang dibuat, ketika birokrasi terlalu panjang, maka kinerja di lapangan menjadi tidak maksimal.
“Karena memang tulang punggung pemerintahan itu birokrasi, artinya kalau birokrasi ini ‘demam’ (mengalami kendala) semua, maka pemerintahan ini tidak jalan,” tegasnya. (OL-6)
Realisasi investasi seolah hanya klaim sepihak dari pemerintah.
Salah satu yang menjadi pekerjaan rumah utama dalam menuntaskan program prioritas adalah beberapa pembangunan infrastruktur.
Menaker Ida Fauziyah optimisme capaian Kemnaker dengan 100% pepatuhan dalam pelaporan LHKPN, peningkatan signifikan dalam Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini WTP dari BPK pada 2023.
Peran penting aparatur sipil negara (ASN) dalam perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengamanatkan
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengklaim reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik di wilayahnya cukup berhasil.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, jajaran Imigrasi Palu juga diminta untuk terus menjaga integritas dalam bekerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved