Siasat Penghematan Dipertanyakan

FOKUS pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran bisa terganggu oleh penghematan anggaran terhadap Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Pengalihan pos anggaran menjadi solusinya.

Namun, masih ada sejumlah pos yang dianggap tumpang tindih dengan kementerian lain.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan pagu indikatif (perkiraan anggaran yang dibutuhkan) BNPP di APBN 2017 ialah Rp186,348 miliar.

Jumlah itu turun Rp14,2 miliar atau 7,1% dari pagu indikatif tahun anggaran 2016.

Dana itu terbagi atas dua pos, yakni program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya senilai Rp 34,73 miliar dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebesar Rp151,619 miliar.

Lantaran penghematan itu, Kemendagri menghilangkan pos anggaran lain yang dianggap tak bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya program badan pengembangan SDM dengan fokus memberi pemahaman kepada kepala daerah dan istri hasil pilkada serentak 2015 dan 2017.

Fokus anggaran yang ada ditujukan untuk pemeliharaan pos lintas batas negara, penyusunan regulasi, rencana aksi, dokumentasi dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pemutakhiran database sistem informasi manajemen perbatasan.

"Bagaimanapun perbatasan ini kan halaman depan negara," ujar Tjahjo yang juga menjabat Kepala BNPP dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi II DPR Mukhamad Misbakhun mempertanyakan keberadaan pos anggaran di BNPP yang dinilainya beririsan dengan tugas kementerian/lembaga lainnya.

Ia mencontohkannya dengan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang setelah penambahan mencapai Rp63 miliar.

Di dalamnya ada pos untuk sengketa hukum, pembangunan pos lintas batas negara terpadu, hingga pengamanan wilayah.

Padahal, pos-pos itu sudah dicakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan TNI-Polri.