Kritik SBY Salahi Etika

KONTEKS kritik Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Joko Widodo seharusnya diletakkan dalam bingkai seorang Ketua Umum Partai Demokrat.

Bila kritik disampaikan SBY dalam kapasitasnya sebagai mantan presiden, itu menyalahi etika berpolitik.

Pengamat politik Universitas Padjadjaran Muradi mengemukakan hal tersebut ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

"Tidak etis membandingkan keberhasilan pemerintahan presiden yang lainnya. Maksudnya mengkritik, tapi maknanya menjadi lain di mata publik."

Menurut Muradi, kritik yang disampaikan SBY sebagai ketua partai menjadi bagian dari dialektika berpolitik.

Tidak ada larangan bagi SBY mengkritik kebijakan pemerintah. Komunikasi politik dalam kultur presiden dengan pendahulunya pun diharapkan berjalan mulus.

Muradi membandingkan relasi antara mantan presiden dan presiden di Amerika Serikat.

Di negara itu, sangat jarang mantan presiden mengkritik terbuka presiden berkuasa, termasuk George W Bush yang menahan diri tidak banyak mengkritik Presiden Barack Obama.

"Kalau SBY mau bertemu langsung ke Jokowi, pasti diterima dengan tangan terbuka. Publik pun lebih mengapresiasinya karena demi kebaikan bangsa."

Muradi menambahkan, budaya komunikasi presiden dan pendahulunya kian memperkuat dugaan hubungan presiden dengan pendahulunya di Indonesia hampir selalu tidak akur.

Itu berawal dari hubungan Soekarno dan Soeharto.

Setelah disingkirkan, Soekarno bahkan dijadikan tahanan rumah.

Soeharto juga menolak bertemu BJ Habibie, presiden pengganti yang ditunjuknya sendiri saat gelombang reformasi 1998.

Demikian pula, Megawati Soekarnoputri yang memiliki komunikasi yang buruk dengan SBY setelah dikalahkan dalam dua kali pilpres.

"Rasanya publik rindu para presiden duduk bersama satu meja serta membicarakan soal kebangsaan," tandas Muradi.

Menghargai

Kritik terakhir SBY disampaikan ketika buka puasa bersama di kediamannya di Cikeas, akhir pekan lalu.

Salah satu yang dikritisi ialah kondisi perekonomian nasional dan peradilan.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan Jokowi sangat menghargai kritik, apalagi dari SBY sebagai presiden terdahulu.

"Kritik bagi Presiden Jokowi akan menjadi masukan agar kinerja pemerintah lebih baik lagi. Presiden tidak pernah mengabaikan masukan dan kritik yang baik dan membangun dari siapa pun, apalagi dari seorang mantan presiden."

Di kesempatan terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menghargai kritik SBY yang secara tidak langsung menyasar Kabinet Kerja.

Kendati begitu, ia membantah tudingan invisible hand dalam penegakan hukum.

Yasonna pun menyebut saat ini parpol-parpol yang pernah berkonflik seperti PPP dan Golkar telah menyelesaikan konflik mereka dengan baik. (Nyu/P-1)