Fraksi NasDem tidak Bertanggung Jawab atas Dana Aspirasi

FRAKSI Partai NasDem dan Partai Hanura bergeming terhadap kelanjutan dana asprasi. Dalam rapat paripurna DPR kemarin, seluruh anggota fraksi kedua partai meninggalkan rapat paripurna yang membahas agenda penyerahan usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau lebih sering disebut dana aspirasi tersebut.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate mengutarakan fraksinya tidak mengirimkan anggota untuk menyampaikan UP2DP karena berpotensi melanggar konstitusi dan perundangan yang berlaku, tidak mengindahkan asas pemerataan dan keadilan serta tidak memperhatikan prinsip dekonsentrasi dan sentralisasi sebagaimana yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah.

"Sebagai konsekuensi, seluruh anggota fraksi meninggalkan ruang rapat ini. Kami tidak bertanggung jawab atas potensi penyalahgunaan keuangan negara dengan memperhatikan kondisi keuangan negara kita. Kami dengan ini meninggalkan ruangan. Bye-bye, bertanggung jawablah atas penggunaan keuangan negara," kata Johnny seraya meninggalkan ruangan sidang diikuti anggota Fraksi NasDem lainnya.

Fraksi Partai Hanura juga menyatakan penolakan terhadap penyerahan UP2DP. Sebagaimana disampaikan juru bicara Fraksi Partai Hanura Arif Suditomo. "UP2DP belum menjadi prioritas. Selama ini anggota DPR sudah difasilitasi dengan dana reses. Fraksi Hanura menyatakan menolak peraturan tata cara pengusulan pembangunan daerah pemilihan.

"Fraksi PDIP yang sebelumnya menyatakan menolak pada kesempatan tersebut tidak menyampaikan pandangan apa pun karena tidak ada anggota yang ditunjuk menjadi juru bicara fraksi untuk menyampaikan sikap.

Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Herman Khaeron mengakui belum dapat menyampaikan UP2DP sesuai jadwal. Pihaknya menolak dengan tegas pelaksanaan UP2DP bila tidak memenuhi lima syarat pokok seperti telah disampaikan sebelumnya.

Fraksi lainnya, yakni Golkar, PAN, PKB, Gerindra, PPP, dan PKS mendukung penuh tindak lanjut UP2DP. Anggota Fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakhun mengatakan peran anggota dewan hanya menampung program aspirasi yang selanjutnya diusulkan dalam rapat RAPBN 2016 antara pemerintah dan DPR. "Tidak sepeser pun melalui kami untuk menepis berbagai anggapan bahwa ini akal-akalan anggota DPR.

"Fraksi Partai Gerindra, PAN, PKB, dan PPP yang juga mendukung UP2DP telah menyerap berbagai usulan dari setiap daerah pemilihan. Program yang menjadi usulan meliputi perbaikan jalan, renovasi masjid, pengadaan jamban, sarana pendidikan, perpustakaan, dan sektor pertanian.