Desa Jadi Perhatian Partai Golkar

KUNCI kebangkitan Partai Golkar ada pada kaderisasi dan konsolidasi.

Tingkat perdesaan disebut secara khusus untuk digarap.

Namun, itu diakui tak berhubungan dengan keinginan mendapat posisi tertentu di Kabinet Kerja.

"Saya akan dukung kegiatan Pak (Ketua Umum Partai Golkar Setya) Novanto. Tentu kaderisasi, yang paling penting, konsolidasi sampai tingkat desa. Kalau dua itu diperhatikan, tentu Partai Golkar akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lalu," ucap Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Banda Aceh, kemarin.

Selain dukungan kepada Ketua Umum terpilih, Aburizal alias Ical juga menyampaikan kembali dukungannya kepada pemerintah sepanjang kebijakannya dinilai baik bagi masyarakat.

Meski begitu, Ical enggan mengaitkan itu dengan harapan 'Beringin' mendapat posisi menteri di Kabinet Kerja.

Pihaknya lebih memperhatikan situasi ekonomi yang masih bergejolak, di antaranya, ditandai dengan angka kemiskinan yang naik (data BPS).

Partai Golkar disebutnya ingin menghindari hal tersebut.

"Kalau keadaan politik itu tidak keruan, gonjang-ganjing, pertentangan sini-pertentangan sana, dengan sendirinya bahwa pemerintah tak bisa menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak memerlukan, tidak mengharap, meminta satu orang pun di kabinet," cetus bekas Ketua Umum Partai Golkar itu.

Ketua Koordinator Partai Golkar Bidang Kesejahteraan Rakyat, M Roem Kono, menepis bahwa pentingnya menggarap desa ini terkait dengan kehendak partai untuk mengambil posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari tangan PKB.

"Enggak ada itu karena memang penting saja desa untuk konsolidasi partai," tutupnya.

Perombakan kabinet kembali mencuat seiring dengan perubahan konstelasi politik dengan merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Golkar ke koalisi pemerintah.

Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung perombakan kabinet saat memberikan sambutan pada acara peringatan 1.000 hari mantan Ketua MPR, Taufiq Kiemas.

Bermula dari tausiah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, ia menyinggung ketiadaan kader NU yang duduk di kabinet.

Menurut Aqil, Jokowi lebih memilih kader PKB untuk menjabat menteri.

"Saya mau klarifikasi mengenai menteri NU. Tadi diam-diam saya hitung ada enam. Jadi, NU ada (menteri di kabinet). Kalau Muhammadiyah, karena Pak Haedar (Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir) enggak tanya, jadi saya enggak ngitung," ujar Presiden untuk merespons Aqil.

"Ah, saya jadi ingat reshuffle kalau seperti ini," imbuh Jokowi.