Kritik SBY Wajar sebagai Ketum Partai Demokrat

WAKIL Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai kritik yang dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Kalla, kritik terhadap pemerintah dari ketua umum partai politik merupakan hal yang wajar.

"Pak SBY sebagai ketua partai bisa saja (memberikan kritik). Kami berterima kasih sudah memberikan saran-sarannya. Beliau ketua partai justru berkewajiban memberikan dukungan atau kritikan," kata Kalla di Soehana Hall, Energy Building, SCBD, Jakarta, kemarin.

Kalla mengaku belum mengetahui secara jelas isi kritik yang dilontarkan SBY.

Namun demikian, Kalla menganggapnya sebagai masukan untuk memperbaiki jalannya pemerintahan di masa depan.

"Ya, nanti kami kaji. Karena baru judul-judul (kritiknya) saja yang saya (tahu)," katanya.

SBY melontarkan sejumlah kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi-JK dalam acara buka bersama Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jumat (10/12) lalu.

Beberapa isu dikritik, antara lain situasi perekonomian nasional, isu terkait dengan gerakan komunis, peran media masa dan wajah keadilan, serta penegakan hukum saat ini.

"Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini tampak menurun. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita tampak merosot," kata SBY dalam pidatonya yang diunggah di laman Youtube.

SBY juga menyampaikan bahwa di masa pemerintahannya, kesalahan dan kerugian negara sekecil apa pun tidak ada yang lewat dari jerat hukum.

"Mengapa di depan mata rakyat sepertinya ada kasus-kasus besar, yang juga melibatkan uang yang jauh lebih besar tidak kelihatan proses penegakan hukumnya?"

Kapolri

Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta Presiden untuk tegas memilih calon Kapolri yang tidak condong ke kepentingan politik partai tertentu.

Semestinya, kata Buya, Kapolri yang dipilih harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, serta loyal kepada Presiden.

"Nanti ini, kalau (Kapolri) jadi rebutan parpol-parpol, itu yang saya tidak suka. Kapolri itu semestinya mementingkan bangsa dan negara, loyal kepada Presiden. Kapolri tidak boleh jadi partisan," ujar Buya di sela-sela acara penghargaan Maarif Institute di Kompleks Media Grup, Jakarta, kemarin.

Dalam memilih Kapolri, Buya meminta Presiden harus melihat rekam jejak, integritas, dan komitmen untuk mementingkan tugas kepada negara.

"Kalau tidak, repot. (Isu) rekening gendut lah, berkelahi dengan KPK lah, menghabiskan energi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menyoroti wacana perpanjangan jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

"Wacana memperpanjang jabatan Badrodin Haiti sebagai Kapolri harus disikapi hati-hati oleh Presiden Jokowi karena akan berimplikasi pada dinamika internal Polri yang saat ini tengah solid," ujarnya.

Menurutnya, sejauh ini wacana perpanjangan jabatan Badrodin tersebut tidak cukup memiliki pijakan yang kuat karena secara faktual, adanya para perwira tinggi yang cakap telah siap menerima estafet kepemimpinan di Polri. (Nyu/P-4)