Golkar Siap Ikuti Jejak NasDem dan Hanura

DUKUNGAN politik terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 kian menguat seiring hadirnya Ketua Umum Golkar Setya Novanto di acara buka puasa bersama Partai NasDem di Jakarta, Kamis (9/6) lalu.

Di acara tersebut, Ahok yang juga salah satu dari 45 pendiri Nasional Demokrat memberikan kata sambutan. Anggota Dewan Pakar Golkar Firman Soebagyo mengakui sampai saat ini belum muncul figur yang dapat menyaingi mantan Bupati Belitung Timur itu.

"Sampai saat ini belum muncul figur yang dapat menyaingi elektabilitas dan popularitas Ahok. Dari internal Golkar pun belum tampak kader yang ingin maju," kata Firman di Jakarta, kemarin.

Salah satu pertimbangan partai beringin ialah keingin­an Ahok maju sebagai calon dari jalur perseorangan. Golkar, lanjut Firman, dapat memahami keinginan tersebut mengingat pengumpulan KTP sebagai syarat menjadi calon independen sudah hampir mencapai angka 1 juta.

"Kalau kita lihat statement Ahok, dia tidak mau mengecewakan timnya (Teman Ahok), maka independen. Namun, jabatan gubernur sebagai ke­pala daerah harus punya du­kungan politik yang signifikan di lembaga legislatif. Dukungan politik diperlukan," lanjut Firman.

Sejauh ini sudah ada dua partai yang terus terang mendukung Ahok, yakni NasDem dan Hanura. Bila akhirnya jadi mengikuti jejak kedua partai politik tersebut, Golkar mengaku tidak keberatan bila harus menjalin koalisi. "NasDem kan anak kandung Golkar juga," selorohnya.

Tidak keberatan
Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana menyambut baik apabila Golkar ikut mendukung Ahok. Dengan begitu, pengambilan keputusan di DPRD DKI Jakarta akan semakin efisien dan tidak saling menyandera kepentingan antara Gubernur dan DPRD.

"Ini kan suatu hal yang sangat positif. Saya kira Hanura akan sangat berterima kasih ketika banyak partai yang kemudian beralih mendukung Ahok," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR itu kepada Media Indonesia.

Ketua DPP NasDem Johnny G Plate menyebut, jika NasDem, Hanura, dan Golkar berkoalisi mendukung Ahok, dukungan kursi di DPRD menjadi 25%. Di DPRD DKI Jakarta, kursi Golkar saat ini berjumlah 9 kursi, ditambah Hanura 10 kursi, dan NasDem 5 kursi.

Sementara itu, Komisio­ner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan dana untuk verifikasi per KTP, yakni Rp1.500-Rp2.000.

"Kamis (9/6) kemarin, saya konfirmasi ke KPU DKI Jakarta, berapa per KTP ho­nornya? (KPUD Jakarta bilang) kita sedang merumuskan kemungkin-an Rp1.500 sampai Rp2.000 per orang. Jadi kalau (KTP untuk dukung Ahok) sejuta berarti (butuh) Rp2 miliar," ujar Arief.

Di kesempatan berbeda, pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastono, membantah telah mengeluarkan ajakan cuti sehari untuk memverifikasi dukungan buat Ahok.

"Tiba-tiba ada yang mengeluarkan gambar soal wacana cuti sehari. Kita sih belum kepikiran verifikasi awal seperti apa. Jika ini bisa disontek, saya apresiasi sekali," kata Singgih kepada Metrotvnews.com. (Nyu/P-5)

indriyani@mediaindonesia.com