Nurhadi Mangkir Lagi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan untuk memeriksa Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman yang keempat kalinya, kemarin. Namun, yang bersangkutan mangkir dengan alasan sedang mengikuti rapat di Bogor.

"Stafnya datang mengantar surat pemberitahuan bahwa Nurhadi tidak bisa datang karena sedang ada rapat di Bogor," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak di Jakarta, kemarin.

Nurhadi sebelumnya juga mangkir memenuhi panggilan DPR pada Kamis (9/6). Saat itu Nurhadi seharusnya rapat dengan Komisi III DPR guna membahas anggaran perubahan (APBN-P) 2016 untuk MA. Karena Nurhadi tidak datang dua kali, DPR memberi tanda bintang dan anggaran MA pun ditunda.

Menurut Yuyuk, Nurhadi dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi atas Direktur PT Kreasi Dunia Keluarga, Doddy Ariyanto Supeno, tersangka yang diduga menyuap pani­tera PN Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Pada tiga pemeriksaan sebelumnya, Nurhadi selalu irit bicara. Dia bahkan membantah terlibat dalam kasus suap tersebut.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus duga­an suap terkait pendaftaran perkara peninjauan kembali (PK) di PN Jakpus, yaitu Panitera/Sekretaris PN Jakpus Edy Nasution dan Doddy Ariyanto Supeno. Edy diduga dijanjikan uang Rp500 juta oleh Doddy.

Saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), ditemukan uang Rp50 juta di tangan Edy. Pada perkembangannya, diduga Edy sebelumnya telah menerima Rp100 juta dari Doddy.

KPK menduga ada pihak lain yang turut terlibat dalam transaksi terlarang itu. Karena itu, KPK menggeledah ruang kerja dan kediaman Nurhadi. Hasilnya ditemukan uang Rp1,7 miliar.

Nurhadi telah dicegah beper­gian ke luar negeri sejak 21 April 2016, berlaku hingga enam bulan. Saksi lain yang turut dicekal, yakni Royani (sopir sekaligus ajudan Nurhadi) dan Eddy Sindoro (Chairman PT Paramount Enterprise International).

Masih di Indonesia
Pencarian Royani terus dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan kepolisian. Royani terdeteksi masih berada di Indonsesia.

"Royani masih di Indonesia. Dia kan dicegah enggak mungkin ke luar negeri," terang Kepala Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Heru Santoso.

Menurutnya, Royani masih berada di dalam negeri dan belum terdeteksi adanya laporan perjalanan ke luar negeri setelah resmi dicekal. Sebelumnya, KPK mengimbau Royani menyerahkan diri supaya bisa membantu KPK mengungkap aksus suap di PN Jakarta Pusar.

"Sebenarnya kami upayakan hadirkan Royani sebagai saksi, tetapi sekali lagi sampai hari ini belum ada kejelasan keberadaan dia. Kami sih maunya yang bersangkutan tahu bahwa ini untuk kepentingan proses penegakan hukum. Jadi kami imbau dia bisa membantu proses penegakan hukum ini bisa lebih cepat dan lancar," papar Yuyuk.

Berdasarkan informasi yang beredar, Royani dibekingi oknum aparat. Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengaku pihaknya belum mendapat informasi soal itu. "Enggak, kami belum tahu. Kami masih minta Polri untuk kerja sama mencari Royani," katanya. (Kim/P-3)

cahya@mediaindonesia.com