KPK Yakin Kapolri Bantu Ungkap Nurhadi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Kepala Kepolisian Negara RI membantu mengusut peran Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman dalam pusaran suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bantuan itu, menurut KPK, dengan menghadirkan 4 anggota dari satuan Brimob yang sempat menjadi ajudan Nurhadi.

"Apakah yakin Kapolri menyerahkan 4 anggotanya untuk diperiksa? Saya yakin, pasti," tegas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/6).

Menurut dia, keyakinan tersebut didasarkan pada fungsi kedua institusi antara KPK dan kepolisian sebagai lembaga penegak hukum. Ditambah lagi KPK juga sudah meminta langsung Kapolri untuk membantu menghadirkan 4 anggotanya.

"Kami sudah kirim surat ke Kapolri dan akan dikoordinasikan dalam waktu dekat ini," terangnya.

Syarif juga mengatakan untuk mengungkap peran Nurhadi pada perkara suap ini, KPK sudah mengetahui ajudan yang merangkap sopir pribadinya yaitu Royani. Namun, akibat sering berpindah tempat, KPK masih membutuhkan waktu.

"Yah sekarang masih kita cari. Kita juga meminta bantuan Mabes Polri, doakan saja," katanya.

Ia menjelaskan, secara langsung posisi Royani sudah terdeteksi tetapi tidak bisa diungkap. Pasalnya, Royani sering berpindah tempat pelarian.

"Kami nggak bisa dong bilang posisi. Misalnya kita kasih tahu posisi, dia pindah ke mana, ada beberapa informasi masih ada di Indonesia jadi dia selalu berpindah tempat setiap hari bergerak," jelasnya.

Saat ditanya Royani dilindungi oleh oknum TNI dan polisi, Syarif enggan menjawab pertanyaan itu dan menyatakan pihaknya belum mengetahui mengenai ada atau tidaknya perlindungan tersebut.

"Terus terang soal backing itu kami belum dapat infonya," ungkapnya.

Namun demikian, KPK, lanjut dia, akan menerapkan Pasal 21 dan 22 KUHP kepada seluruh pihak yang diduga menghalangi penyidikan pada perkara ini. "Misalnya kalau terbukti kalau dia halang-halangi itu bisa dijerat," tegasnya.

Syarif optimistis kasus ini bisa terungkap khususnya keterlibatan Nurhadi juga adanya dugaan Nurhadi berupaya menutupi keberadaan Royani. Itu didasarkan dengan kerja sama dengan pihak kepolisian.

Selain itu, lanjut dia, KPK juga sudah mengantongi laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang di antaranya adanya transaksi Nurhadi dan istrinya, Tin Zuraida.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati menegaskan bahwa Nurhadi pada pemeriksaan kali keempatnya sebagai saksi pada perkara ini tidak hadir. Diketahui dari stafnya, ketidakhadiran Nurhadi karena sedang mengikuti acara di Bogor.

"Stafnya datang mengatarkan surat pemberitahuan bahwa Nurhadi tidak bisa datang karena sedang ada rapat di Bogor. Iya karena ini, kami akan jadwalkan pemeriksaan ulang," tukasnya. (Cah/OL-5)