Potensi Konflik Melebihi Pilpres

POTENSI konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015 diperkirakan jauh lebih besar daripada pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014.

Peringatan tersebut dikemukakan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad, kemarin. "Potensi terjadinya konflik bisa tiga kali lebih besar dari Pilpres 2014. Pilkada serentak 2015 melibatkan elite, kelas menengah, hingga akar rumput. Selain itu, sifat pilkada yang sangat lokalitas dan semua lapisan masyarakat akan menghadiri kegiatan apa pun yang dilaksanakan oleh kandidat," ujar Muhammad, saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, di Jakarta, kemarin.

Pilkada serentak, ujar Muhammad, juga melibatkan banyak kepentingan baik parpol maupun perseorangan. Selain itu, mekanisme pilkada serentak yang dibuat hanya satu putaran bisa berpotensi rawan menimbulkan konflik. Potensi yang sangat mungkin mele-tupkan konflik, misal dalam penghitungan suara yang selisih angka perolehannya hanya berbeda tipis.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah yang berada di bawah Direktorat Kesbangpol Kemendagri tengah dipersiapkan untuk mengantisipasi konflik pilkada. "Hari ini kita kumpulkan Kesbangpol dari seluruh Indonesia, juga dalam rangka persiapan dan pembekalan untuk menghadapi pilkada serentak," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri, kemarin.

Dijelaskan, pertemuan Kesbangpol dari seluruh Indonesia untuk mengantisipasi kemungkinan konflik vertikal di daerah, termasuk di daerah rawan konflik. "Antisipasi itu termasuk pengaruh dari sengketa kepengurusan partai politik dan hingga kini belum juga tuntas," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Tjahjo, dibentuk tim terpadu untuk penanganan gangguan keamanan yang terdiri dari gabungan BIN di daerah, Kesbangpol, kepolisian di daerah, kodam, dan lainnya.

Dana pengamanan
Besaran dana pengamanan yang diusulkan oleh Kepolisian RI sebesar Rp1,07 triliun, menurut Komisi II DPR RI, harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah sekaligus semangat penyelenggaraan pilkada yang harus efektif dan efisien. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, aspek pengamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak tak bisa dikesampingkan dan jangan ada kesan berlebihan.

"Kita minta juga Polri untuk bisa membantu efisiensi ang-garan pengamanan karena semangat pilkada serentak ada pada efektivitas dan efisiensi," ujar Riza di Jakarta, kemarin.

Komisi II, ujar Riza, belum melihat secara rinci usulan dana pengamanan yang diajukan Polri. Dia berharap anggaran di luar konsumsi petugas kepolisian, transportasi, dan honor pengamanan tidak diajukan melebihi kemampuan daerah.(Ant/P-2)