Presiden Minta PNS Punya Daya Saing

PREDISEN Joko Widodo meminta seluruh aparatur sipil negara sebagai ujung tombak birokrasi mampu beradaptasi dengan tantangan global.

Tantangan global itu menuntut gerak cepat, penuh kompetisi, efesien, serta kualitas kinerja demi meningkatkan pelayanan kepada publik.

Demikian disampaikan Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh seusai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Presiden didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Yuddy Chrisnandi ketika menerima Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) periode 2015-2020, di antaranya Ketua Umum Zudan Arif, Ketua I Reydonnyzar Moenek, Deputi Perlindungan dan Bantuan Hukum Mualimin Abdi.

"Saat ini terjadi persaingan yang ketat antara ASN dan ASN dengan dunia luar. Presiden menekankan kembali seluruh ASN itu membangun motivasi internal, motivasi dirinya dibangkitkan untuk bekerja dengan baik, lebih disiplin bekerja, lebih keras mengeluarkan semua energi yang dimiliki," katanya.

Terkait rasionalisasi PNS, Zudan mengatakan Presiden berjanji akan melibatkan Korpri dalam rangka menyusun dan merumuskan dalam rangka penataan, juga dalam peningkatan kesejahteraan dan manajemen PNS.

Zudan juga menyampaikan bahwa Kepala Negara menegaskan rasionalisasi PNS secara alamiah melalui pertumbuhan negatif.

"Misalnya yang pensiun 100.000 PNS, maka pengangkatan baru cukup 40.000 atau tidak lebih dari 50%-nya. Jadi, ini yang disebut dengan negative growth sehingga secara alamiah PNS kita akan berkurang," ujarnya.

Jadi dalam kurun waktu 5 atau 4 tahun ke depan, lanjutnya, jumlah anggaran negara (untuk gaji PNS) akan berkurang secara besar dan efisiensi bisa dilakukan secara alamiah.

Keniscayaan

Pakar administrasi pemerintahan Eko Prasojo mengatakan rasionalisasi PNS diperlukan lantaran terjadinya inefisiensi aparatur pemerintah, khususnya di tingkat pusat.

"Rasionalisasi bukan hal baru karena banyak inefisiensi yang terjadi karena SDM tidak kompatibel. Jadi, rasionalisasi memang perlu," ujar Eko di Jakarta, kemarin.

Mantan Wakil Menpan-Rebiro ini mengungkapkan sejauh ini pihaknya telah menyampaikan usulan rancangan peraturan pemberhentian pegawai yang akan terkena rasionalisasi sebagai panduan.

Dia menekankan rasionalisasi diperlukan guna menata kembali struktur dan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah.

Sebelumnya Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-Rebiro, Herman Suryatman, mengatakan belanja pegawai dan pensiun/BPP pada APBN dan APBD tahun 2015 mencapai Rp707 triliun dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun atau 33,8%.

"Belanja pegawai dan pensiun setiap tahunnya terus meningkat, sementara kinerja aparatur birokrasi cenderung lamban, disiplin rendah, serta kurang kompetitif di era globalisasi yang sejatinya membutuhkan aparatur berdaya saing tinggi," jelas dia.

Jumlah tersebut lebih besar daripada belanja modal dan belanja barang jasa.

Untuk itulah, lembaganya tengah menyusun road map rasionalisasi PNS yang direncanakan dimulai pada 2017.

Saat ini jumlah PNS mencapai 4,5 juta, sedangkan jumlah ideal PNS di Indonesia 3,5 juta. (Ant/P-4)