Pimpinan DPRD Minta Presiden Sinkronisasi Aturan

PRESIDEN Joko Widodo menerima Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/6).

Saat menerima pimpinan Adkasi, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan tersebut, para wakil rakyat di daerah itu mencurahkan pendapatnya tentang seluruh kebijakan pemerintah daerah (pemda).

Seusai pertemuan, Sekjen Adkasi Agus Solihin mengatakan, mereka memberikan masukan soal sinkronisasi pembangunan di daerah. Pasalnya, kata Agus, terdapat tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan pemda.

"Contohnya, dana desa di daerah Papua. Jika selama ini dana desa itu masuk ke APBD di rekening kas desa, tetapi pembagiannya tidak sesuai. Ada desa tidak mendapatkan dana sesuai aturan karena kepala daerahnya tidak menyukai desa tertentu," kata Agus

Ketimpangan penyaluran dana tersebut, jelas Agus, menggunakan peraturan bupati suatu daerah sebagai legalitas. Akibatnya, ada desa yang dapat lebih dari Rp1 miliar, di sisi lain terdapat desa yang menerima kurang dari itu.

Untuk itu, lanjut Agus, Adkasi meminta agar ada penyelarasan tentang regulasi-regulasi tersebut, termasuk juga Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mengalami efisiensi hingga 10%.

"Namun di perubahan karena di APBD sudah kita masukkan, ada lelang, ada proyek, kemudian ada efisiensi itu, kami berharap efisiensi ini tidak hanya pada proyek fisik, karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, tapi juga ke belanja pegawai," tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Adkasi juga mengharapkan kepada Presiden Jokowi agar dalam membahas pembangunan daerah, tidak saja meminta masukan dari bupati dan wali kota, tetapi juga melibatkan pimpinan DPRD.

"Presiden menerima dan mengapresiasi masukan tersebut dengan akan mengundang pimpinan DPRD nanti secara regional ataupun dijadikan satu pada September," kata Agus.

Sementara itu, Tjahjo mengatakan dalam pertemuan itu Presiden lebih banyak mendengar kebutuhan para wakil rakyat di daerah. Kata Tjahjo, usulan Adkasi bakal menjadi jembatan kebijakan pemerintah untuk membangun daerah. (Pol/OL-5)