Presiden Kantongi Menteri tidak Loyal

AROMA reshuffle kabinet kian menguat setelah Presiden Joko Widodo meminta laporan tertulis mengenai kinerja para menteri. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan Presiden telah mengantongi nama menteri mana saja yang bakal dicopot ataupun tukar posisi. "Kalau sampai ada menteri yang sudah dipilih dilantik masih lakukan hal-hal yang tidak mendukung kebijakan Presiden secara terbuka, apalagi mengecilkan arti Presiden, saya yakin Bapak Presiden sudah dapatkan data-data siapa menteri tersebut yang tak loyal, apalagi mengecilkan arti Presiden," tuturnya seusai buka puasa bersama di kediaman Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Tjahjo menjelaskan bahwa sejak awal Presiden Jokowi tidak pernah membeda-bedakan antara menteri dari partai politik dan nonpartai. Sebagai bagian dari kabinet, Tjahjo mengaku tahu siapa-siapa saja yang dianggap tidak loyal. "Kalau masyarakat mengata-ngatai Presiden, kan sekarang terbuka, bisa pers, bisa medsos. Tapi kalau sampai pembantu Presiden yang ngomong enggak pantes, ya, enggak benar," ujar Tjahjo tampa merinci siapa menteri yang dimaksudkan.

Acara buka puasa bersama itu dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkum dan HAM Yasonna Laoly, Mendikbud Anies Baswedan, dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimoeljono. Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPR Setya Novanto juga hadir dalam acara itu. Selain itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketua Umum PKS Anis Matta, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri serta calon Kepala BIN Sutiyoso hadir pada acara tersebut.

Rangkul KMP
Di sisi lain, Presiden Jokowi disarankan untuk merangkul kelompok Koalisi Merah Putih (KMP) ke dalam kabinet. Cara itu, kata Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah, bertujuan menambah dukungan pemerintah di parlemen yang dikuasai KMP. "Dukungan di parlemen harus diperkuat. Meski kita presidensial, cita rasanya parlemen. Ini agar stabilitas politik terjaga," ujarnya di sela peresmian sekolah kader PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin.

Menurut Basarah, selama ini roda pemerintahan kerap tersedat lantaran mendapatkan sandungan di parlemen. Agar bisa stabil, pemerintahan Jokowi-JK minimal memperoleh dukungan 50% plus satu dari jumlah kursi di DPR. Sejauh ini, imbuhnya, sejumlah partai KMP menyambut baik wacana untuk bergabung dalam kabinet, seperti Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Basarah enggan berspekulasi partai mana saja yang layak dirangkul. "Idealnya tak ada lagi blok KMP dan KIH. Namun, realitasnya seperti itu." PDIP, kata Basarah, justru menilai sebaiknya Presiden segera merombak kabinet, terutama kementerian ekonomi. Pasalnya, tim ekonomi Kabinet Kerja belum menunjukkan prestasi bagus selama delapan bulan ini.

Secara terpisah, pengamat politik Indo Barometer, Muhammad Qodari, menganggap Jokowi pasti mempertimbangkan pendapat Megawati dalam merombak kabinet. Salah satu alasan Jokowi mendengar pertimbangan Megawati, ujar Qodari, ialah kepribadian Presiden yang menghormati orang tua.