DPR Pertanyakan Pemangkasan Anggaran KKP

KOMISI IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan pengurangan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemerintah mengurangi anggaran sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp2,89 triliun menjadi Rp11,16 triliun dalam RAPBN-P 2016. Pengurangan tersebut dalam rangka penghematan anggaran pemerintah.

Ketua Komisi IV Edhy Prabowo mengatakan pemerintah tidak semestinya mengurangi anggaran yang berdampak langsung kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Dia mencontohkan 336 ton pakan ikan laut yang dipotong oleh KKP. Program senilai Rp8,4 miliar tersebut tidak boleh dipotong karena berdampak langsung pada para nelayan dan pembudidaya.

"Ini tidak boleh dikurangi karena ongkos operasional budidaya yang paling mahal kan di pakan, bisa sampai 75% dari biayanya. Justru, jumlah pakan dan bibit harus ditambah," ucap Edhy saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (8/6).

Adapun dari data KKP, jumlah penghematan KKP di sub sektor perikanan budidaya mencapai Rp327,3 miliar. Yang paling banyak dipotong dari situ ialah pengadaan 65 excavator senilai Rp99,3 miliar, pengadaan 182 unit keramba jaring apung senilai Rp38,6 miliar, dan sarama prasarana budidaya pada kelompok pembudidaya sebanyak 730 unit dengan nilai Rp45,7 miliar. Selain itu, program minapadi juga dipangkas sebanyak 666 unit dengan nilai alokasi anggaran sebesar Rp41,4 miliar.

Sementara pemberian benih dan bibit yang dikurangi KKP adalah benir air tawar, payau, dan laut sebanyak 1 paket dengan nilai Rp7,8 miliar dan bibit rumput laut senilai Rp500 juta.

Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron juga menilai pemangkasan anggaran KKP di sektor perikanan tangkap dan budidaya sangat tidak tepat. Akan lebih efektif anggaran pemerintah dialokasikan langsung ke nelayan dan pembudidaya berupa benih, bibit, pakan ikan, dan kapal.

Namun, dia menilai anggaran KKP yang dipangkas itu cenderung asal-asalan dan tidak mengedepankan skala prioritas karena pemangkasannya sama rata di seluruh sub sektor. Seluruh sub sektor dilihatnya dipangkas rata-rata sebesar Rp400 miliar.

"Saya juga tidak setuju pemangkasan semua dibagi rata. Ini artinya pembangunan kita gak sesuai prioritas, tapi bagi rata. Jadi terlihat mau gampangnya saja," cetus Herman.

Anggota Komisi IV dari Partai NasDem Hamdani juga mempertanyakan niatan KKP yang memangkas anggaran untuk pengadaan kapal nelayan berukuran kapasitas kurang dari 5 GT dan alat tangkap sebanyaj 1.000 unit. Menurutnya, tindakan tersebut sangat tidak berpihak pada nelayan kecil.

Adapun anggaran untuk alat tangkap dipotong pemerintah senilai Rp10,7 miliar. Kapal berukuran kurang dari 5 GT, 5 GT, 10 GT, dan 20 GT dikurangi sebanyak 130 unit dengan nilai Rp556,7 miliar.

"Lalu hanya koperasi yang bisa terima bantuan ini semua. Sementara di Kalimantan Tengah tidak semua kabupaten punya dokumen lengkap koperasi. Jadi hanya dua kabupaten yang bisa dapat bantuan KKP. Dan di sini keramba jaring apung juga dipangkas, padahal di sana mereka sangat membutuhkan itu," tutur Hamdani.

Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pemangkasan anggaran tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo dan sudah merupakan surat keputusan Menteri Keuangan. Pemangkasan tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi kementerian dan lembaga.

Dia pun berjanji akan meninjau kembali pemangkasan anggaran tersebut. KKP diminta untuk merombak penghematan anggaran dengan tetap memprioritaskan anggaran untuk sub sektor perikanan tangkap dan budidaya ikan.

"Kita akan pangkas kegiatan-kegaiatan seperti seminar, workshop, simposium, dan lainnya. Itu tadi kegiatan yang dapat ditunda pelaksanaannya," ucap Susi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto menilai tidak sedikit bantuan keramba jaring apung yang disebar ke beberapa daerah terkesan mubazir. Banyak bantuan jenis itu yang ternyata tidak dipakai oleh para nelayan.

Dia pun mengatakan pemangkasan anggarannya yang sebesar Rp327,3 miliar itu masih bisa diubah sesuai harapan DPR. "Ini masih berkembang. Kita akan lihat lagi karena sebenarnya fokus kita memangkas itu untuk efisiensi dan mendorong operasional," imbuh Slamet. (X-11)