Presiden Terbuka Masukan soal Kapolri

PRESIDEN Joko Widodo belum memutuskan siapa yang bakal dia tunjuk sebagai Kapolri baru ataupun memperpanjang jabatan Jenderal Badrodin Haiti. Presiden mengaku membuka diri dengan berbagai pihak yang ingin memberikan masukan.

Ia juga memastikan akan mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku dalam menentukan Kapolri berikutnya.

"Yang jelas saya dengar masukan Polri, Kompolnas, dan masyarakat. Tentu saja dalam memutuskan itu saya akan ikuti aturan dan undang-undang. Tidak mungkin menabrak (aturan)," jelasnya seusai menghadiri acara buka bersama di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin. Dalam buka bersama itu, selain Presiden dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa Menteri Kabinet Kerja.

Mereka ialah Jaksa Agung M Prasetyo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi yang memberikan tausiah.

Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan memasuki masa pensiun pada 24 Juli 2016. Sejumlah jenderal bintang 3 aktif berpeluang menjadi penggantinya.

Ada delapan polisi berpangkat komisaris jenderal di Markas Besar Polri yang berpeluang menggantikannya.

Mereka ialah Noer Ali, Budi Gunawan, Budi Waseso, Dwi Priyatno, Putu Eko Bayuseno, Suhardi Alius, Syafruddin, dan Tito Karnavian. Peluang Noer Ali dianggap kecil karena ia juga akan segera pensiun. Dari tujuh orang yang tersisa, Budi Gunawan dan Dwi Priyatno dinilai paling senior, di samping memenuhi kriteria Undang-Undang Kepolisian serta ketentuan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Polri.

Selain keduanya, Budi Waseso dan Syafruddin dianggap sebagai calon yang cukup kuat. Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani menyebut semua jenderal bintang tiga layak menjadi calon Kapolri, termasuk Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian.

Namun, masuknya nama Tito memunculkan pro dan kontra. Hal itu disebabkan Tito yang merupakan angkatan 87 dinilai terlalu muda untuk menggantikan Badrodin Haiti. (Deo/Nov/P-2)