Dana Parpol Dialihkan untuk Rakyat

KEMENTERIAN Dalam Negeri tidak melanjutkan pembahasan penaikan dana partai politik (parpol) sebesar 10 kali lipat dengan Menteri Keuangan dan Komisi II DPR.

Kemendagri memilih menyalurkan dana itu untuk kebutuhan masyarakat. Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan langkah itu diambil setelah pihaknya memerhatikan masukan dari banyak pihak.

"Kenapa tidak kami bahas karena ada parpol dan anggota DPR yang tidak mau bantuan pemerintah, ditambah KPK juga keberatan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Menurut Tjahjo, pada intinya saat ini belum ada urgensinya penaikan dana parpol dan itu berpotensi menghamburkan uang rakyat. Apalagi, transparansi dan akuntabilitas parpol belum maksimal.

"Kita akan konsentrasi pada bantuan untuk ormas-ormas tertentu yang sifatnya selektif, terkait pendidikan dan ormas lain seperti legiun veteran, cacat veteran, PKK, organisasi yang sifatnya sosial," jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri mengaku draf peningkatan dana bantuan parpol telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo untuk dialokasikan pada APBN 2016.

Sebelum disahkan, rencana itu harus terlebih dahulu dibahas sejumlah kementerian bersama DPR. Selama ini setiap parpol sudah mendapat bantuan dana APBN sebesar Rp108/jumlah suara tiap tahun.

Jika biaya itu ditingkatkan hingga 10 kali lipat, berdasarkan hitung-hitungan perolehan suara Pemilu 2014, untuk 10 parpol yang ada di parlemen, negara harus merogoh APBN sebesar Rp131,6 miliar.

Selain menghentikan pembahasan dana parpol, Kemendagri menolak usulan penaikan gaji DPRD se-Indonesia. Kemendagri hanya menyusun payung hukum untuk dana reses dan perjalanan dinas DPRD.

Didukung

Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung sikap pemerintah. Menurutnya, sangat bijak bila pemerintah saat ini fokus memenuhi ketersediaan bahan pokok dan menurunkan harga bahan pokok ketimbang menguras energi untuk membahas dana parpol.

"Dana parpol itu nantilah kalau ekonomi sudah membaik dan semua sudah stabil," ujar Zulkifli Hasan saat berbuka bersama di kediaman Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, Jakarta, kemarin.

Sejumlah parpol pun tidak mempermasalahkan batalnya penaikan dana parpol.

"Buat PKS, ada dana parpol alhamdulillah, tidak ada dana parpol, biaya parpol masih ada dari kantong kader PKS," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini.

PKS, sambung Jazuli, tidak akan menagih pemerintah untuk kembali menggulirkan pembahasan dana parpol meskipun sejatinya dana tersebut dapat membantu partai dalam pembinaan politik dan demokrasi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Apalagi jika pertimbangannya adalah keadaan fiskal negara yang lagi tidak menguntungkan akibat terdepresiasinya nilai rupiah," ujar Wasekjen DPP PPP kubu Munas Surabaya, Arsul Sani.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate pun mendukung sikap pemerintah.

"Dana parpol itu apabila kelenturan fiskal kita memadai, penerimaan negara cukup, surplus. Itu baru bisa. Selama ini kan parpol sudah ada dari APBN, iuran anggota dan usaha lain yang sah."

Peneliti Formappi Lucius Karus juga menyambut baik penghentian pembahasan penaikan dana parpol.

Menurut Lucius, itu membuktikan bahwa pemerintah proaktif menyikapi masukan masyarakat yang terganggu dengan banyaknya wacana terkait dana yang seolah-olah tidak ada habisnya.

"Yang dibutuhkan anggota DPR itu bagaimana membuktikan mereka bisa diandalkan dengan fokus pada pengawasan anggaran untuk pembangunan, ketimbang mengutak-atik anggaran," pungkasnya.

(Nov/X-5)