Rasionalisasi PNS untuk Efisiensi Belanja Pemerintah

PEMERINTAH secara bertahap akan merampingkan jumlah pegawai negeri sipil. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghemat belanja operasional pemerintah.

“Kita ingin belanja pegawai kita ini bisa lebih efisien. Oleh sebab itu, kita lakukan rasionalisasi secara alami,” ujar Presiden Joko Widodo di Kementerian Keuangan, Selasa (7/6).

Ia mengakui memang belum menerima peta konsep terkait rencana tersebut dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi, permasalahan tersebut telah dibahas di dalam sidang kabinet.

“Memang rencana dan konsep dari Menpan belum saya terima. Tapi kira kira arahnya seperti itu,” ujar dia

Jokowi menyampaikan perampingan atau rasionalisasi jumlah pegawai tersebut bakal dilakukan secara bertahap.

“Artinya, misalnya dalam setahun ada pensiun 120 ribu (pegawai). Nanti pada tahun kelima kita hanya boleh menerima 60 ribu. Nantinya kan itu berkurang banyak sekali,” ujar dia.

Penyesuaian tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan dalam beberapa tahun anggaran.

“Karena ya ga mungkin setahun diselesaikan, kamu harus ngerti. Sehingga betul betul dari sisi kualitas belanja lebih efisien dan itu bisa betul betul kita lakukan,” kata dia.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan masih belum menerima usulan rasionalisasi PNS dari Menpan secara formal. Sehingga angka estimasi penghematan belanja negara belum dapat ditentukan.

“Belum ada proposalnya. Kita tunggu proposal dulu baru bisa dihitung,” ujar dia.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menyebut belanja pegawai pemerintah sudah mencapai angka yang relatif besar, yaitu 33,8% dari APBN.

Saat ini, ia masih mematangkan usulan pengendalian belanja pegawai secara komperhensif sebelum disampaikan secara resmi kepada Presiden. Supaya belanja pegawai tidak terus membengkak dan menjadi bom waktu bagi APBN.

“Belanja pegawai terus membengkak, membayar pensiun juga akan membengkak, nah ini mau sampai kapan. Presiden tadi mengatakan peendekatannya tidak boleh lagi zero growth, tapi harus negative growth,” ujar dia.

Menurutnya, salah satu penyebab kegagalan negara-negara di Eropa –seperti Yunani-- keluar dari krisis merupakan bengkaknya anggaran belanja pegawai.

“Nah kita pasti tidak ingin pemerintah suatu saat terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar,” kata Yuddy.

Yuddy mengungkapkan jumlah PNS terhadap jumlah penduduk idealnya sebesar 1,5%, atau setara 3,5 juta orang. Sementara itu, jumlah PNS yang ada mencapai 4,5 juta orang.

Ia menjelaskan, di dalam postur anggaran 2016, pemerintah membuka rekrutmen untuk 80 ribu pegawai baru. Sementara itu, sekitar 120 ribu PNS diproyeksikan pensiun pada tahun ini. “Itu saja sebenarnya sudah menjadi negative growth.” (OL-3)