Dokumen 276 Capim KPK tidak Lengkap

PENDAFTARAN calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Hingga Jumat (26/6) sore, yang mendaftarkan diri sebanyak 485 orang, 39 di antaranya perempuan. Namun, yang dokumennya lengkap hanya 209 orang atau 43%, sedangkan 57% (276) lainnya dinilai tidak lengkap.

Bila dilihat dari latar belakang profesi, PNS berada di ururan teratas dengan 78 orang, dosen sebanyak 71, advokat 69, pegawai swasta 47, pensiunan 41, wiraswasta 28, dan polri 19 (6 di antaranya purnawirawan). Selanjutnya, TNI 4 orang (2 purnawirawan), hakim 3, KPK 2, dan wartawan 4 pendaftar.

Menurut jubir Pansel KPK Betti Alisjahbana, perbaikan berkas dan pendaftaran akan diutup pada 3 Juli pukul 12.00 WIB. Pengumuman nama-nama yang lolos seleksi administrasi akan dilaksanakan pada 4 Juli melalui press conference dan via situs www.setneg.go.id.

Tanggapan masyarakat terhadap nama-nama yang lolos seleksi administrasi, ujar Betti, dibuka selama sebulan dari 4 Juli hingga 3 Agustus 2015. "Kami akan sediakan halaman khusus di situs www.setneg.go.id untuk memberikan tanggapan. Untuk dapat ditindaklanjuti, tanggapan positif, netral, atau negatif hendaknya disertai informasi dan data pendukung," kata Betti di Jakarta, kemarin.

Berkenaan dengan itu, peneliti Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto, mewanti-wanti para srikandi Pansel KPK agar bersikap terbuka selama proses pendaftaran berlangsung. "Waspada terhadap penumpang gelap di antara pendaftar," kata Arif.

Pansel harus mempertimbangkan dua hal. Pertama, jangan sampai pendaftar hanya memiliki niat mencari materi. Selanjutnya, kata dia, yang paling berbahaya, pendaftar memiliki tujuan politik tertentu. "Dua kepentingan ini yang punya peluang sebagai penumpang gelap," jelasnya.

Arif berharap pansel terbuka agar publik menjadi kontrol dalam proses pemilihan capim KPK kali ini. "Kontrol publik akan menjadi energi bagi pansel untuk terus menjalankan tugas berat agar menghasilkan pemimpin KPK yang berintegritas," tandasnya.

Sebelumnya, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FH UI) berjanji akan mengawal proses seleksi capim KPK. Ketua Umum Iluni FH UI, Melli Darsa, mengatakan pengawalan terhadap kerja pansel menjadi bagian dari komitmen dan dukungan pada pemberantasan korupsi.

Untuk itu, pansel diharapkan bekerja objektif dan jauh dari segala intervensi kelompok tertentu. "Kami berharap pansel dalam menjankan tugasnya terbebas dari segala bentuk campur tangan dari siapa pun juga," pinta Melli. (Cah/P-3)