Dana Aspirasi tidak Sesuai dengan UU

MENTERI Keuangan Bambang Brodjonegoro menyangsikan mekanisme penganggaran dana aspirasi dapat diterima di Indonesia. Pasalnya, dana aspirasi yang ramai disuarakan para politikus Senayan itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Dana aspirasi kalau modelnya seperti 2010, kalau setiap anggota DPR dapat jatah kemudian dia berhak mengalokasikan sendiri, itu seperti di AS (Amerika Serikat), tidak sesuai dengan UU apa pun di Indonesia. Itu yang tidak sesuai dengan mekanisme APBN," kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Selain itu, Bambang mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima proposal pengajuan dari DPR, sehingga tidak tahu apakah ajuan dana aspirasi kali ini masih sama dengan mekanisme yang diajukan pada 2010.

Meski telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/6), menurutnya, kesepakatan itu masih berupa aturan internal dewan.

"Saya tidak tahu, proposalnya belum ada. Kalau dana aspirasi belum ada yang masuk. Itu kan aturan internal DPR, kenapa kita harus tanggapi duluan. Itu urusan internal 'tetangga'," cetusnya.

Kendati Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengaku telah membicarakan hal itu dengan Presiden dan Menteri Keuangan, Bambang berkeras menunggu proposal resmi sampai di mejanya.

"Iya memang ngomong mengenai rencana itu, cuma kan bukan pernyataan resmi, jadi harus ada proposal resmi," katanya.

Sementara itu, setelah peraturan tentang tata cara pengusulan dana aspirasi diketok dalam rapat paripurna, DPR kini mulai mempersiapkan berbagai hal untuk meloloskan usulan tersebut, meskipun tiga fraksi yakni Fraksi NasDem, PDIP, dan Hanura menolaknya.

"Usulan ini jalan terus. Minggu depan kita akan bawa ke paripurna untuk diserahkan ke pimpinan DPR. Setelah itu, biar pimpinan DPR yang meneruskannya ke Presiden," ujar Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto. (Fat/Nov/P-3)