Parpol Jangan Bebani Negara

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyerahkan draf usulan peningkatan dana bantuan partai politik (parpol) kepada Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara. Dalam usulan tersebut tercantum bantuan dana bagi parpol akan meningkat 10 kali lipat dari yang berlaku sekarang.

Sehubungan dengan itu, Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Johnny G Plate menilai rencana tersebut belum tepat untuk dilakukan saat ini. Pasalnya, rencana itu tidak termasuk rencana prioritas pemerintah.

"Memang belum pernah ada pembicaraan penaikan dana parpol sama sekali, belum pernah ada di Bamus. Saat ini kita sedang berbicara tentang APBN 2016, terkait dengan implementasikan cita-cita Presiden. Saya kira belum tepat mengalokasikan anggaran itu untuk parpol," tegas Johnny di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Pihaknya menyarankan agar pemerintah mengevaluasi terlebih dahulu soal manajemen parpol dalam mengelola bantuan anggaran dari pemerintah selama ini.

"Saat ini tidak tepat. Kita untuk ngurus dana bagi rakyat saja kita kritisi, apalagi untuk dana yang tidak prioritas seperti itu. Tata kelola manajemen parpol dilihat dan dievaluasi dulu. Saat ini kan sudah ada bantuan untuk parpol, diteruskan saja dulu. Jangan bebani negara dengan urusan parpol," pungkasnya.

Berbeda dengan NasDem, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, setuju dengan usulan pemerintah untuk memperbesar dana bantuan parpol. Ia mempersilakan pembahasan soal penambahan dana itu dilanjutkan, sebab perlu payung hukum yang tegas.

"Ide bagus, tentu harus ada suatu payung hukum yang kuat. Parpol kan juga perlu pembinaan, sekarang sudah ada tapi masih kecil. Kita maunya parpol fokus pada pilar demokrasi," ujar Agus.

Wakil Ketua DPR lainnya, Taufik Kurniawan, berharap rencana pemerintah itu tidak membuat parpol menjadi sasaran dikritik dari publik. Adapun, pada Maret 2015, Mendagri berencana menambah anggaran untuk parpol sebesar Rp1 triliun, publik ramai-ramai mengkritik wacana itu ke parpol.

"Ini yang petama kali menyampaikan ke publik kan pemerintah. Kami tidak mengerti, jangan parpol yang digebukin lagi. Sampai dengan pembahasan di Banggar, kemarin, belum ada bahasan soal ini," ujar Taufik.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai idealnya dana parpol, menurut Taufik, hal tersebut diserahkan kepada mekanisme yang disepakati pemerintah dan Banggar.

"Parpol tidak katakan kurang atau tidak. Kita apresiasi pemerintah tapi harus ada kajiannya. Sejauh yang berjalan sekarang dengan seluruh parpol, ada bantuan operasional politik Rp108 per suara," jelasnya.

Tahan diri
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai pemerintah seharusnya dapat menahan diri untuk memberikan fasilitas tambahan kepada parpol. "Jokowi ternyata senang memanjakan parpol. Dengan kinerja parpol yang kurang memuaskan seharusnya Presiden bisa menahan diri untuk memberikan fasilitas tambahan kepada parpol. Parpol perlu juga didesak untuk memiliki mekanisme menjelaskan penggunaan dana ke publik," kata Hendri.

"Presiden perlu menjelaskan alasannya lebih gamblang, apa yang diharapkan negara dengan pemberian fasilitas ini. Apakah pendidikan politik anak bangsa jadi semakin baik atau ini sekali lagi, dicitrakan sebagai tawar- menawar politik lagi?" imbuh Hendri.

Di sisi lain, peneliti Formappi Lucius Karus menilai upaya pemerintah menambah jumlah bantuan kepada parpol merupakan langkah yang bijak. (Nyu/P-3)