Daerah Dukung Rasionalisasi PNS

SEJUMLAH kepala daerah menyikapi positif rencana pemerintah merasionalisasi 300 ribu PNS selama kurun 2017-2019.

Menurut mereka, rasionalisasi terhadap PNS yang memiliki kinerja buruk dan tidak kompeten tersebut akan menghemat anggaran belanja.

"Rendahnya kompetensi dan kinerja PNS mengganggu pelayanan publik. Namun, kami juga menyiapkan pelatihan bagi PNS yang nanti dirasionalisasi," kata Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi, kemarin.

Rustam menambahkan PNS yang terkena rasionalisasi kelak mendapat pelatihan seperti teknik otomotif, elektronika, komputer, dan manajemen pengelolaan SDM.

Sekda Pemkab Karawang Teddy Ruspendi Sutisna mengusulkan rasionalisasi PNS tidak setengah-setengah.

"Selain kinerja dan kompetensi, struktur jabatan dinilai untuk memacu persaingan sehat di kalangan PNS."

Alasan pemerintah merasionalisasi PNS dilatari semakin membengkaknya belanja pegawai ketimbang belanja modal ataupun barang.

Pada APBN 2015, belanja pegawai mencapai Rp707 triliun (33,8%) dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun (Media Indonesia, 6/6).

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai masuk akal rencana untuk merasionalisasi PNS yang dinilai tidak produktif.

"Karena membebani APBD. Jangan seperti dulu mengangkat pegawai honorer yang tidak kompeten karena dalih kasihan."

Hanya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Menpan dan Rebiro Yuddy Chrisnandi melakukan sosialisasi kepada kepala daerah untuk mengetahui kebutuhan riil PNS di sektor pelayanan publik.

"Kami kan harus memikirkan profesionalitas pegawai."

Gubernur Bali Mangku Pastika meminta jajarannya terus meningkatkan kualitas agar terhindar dari rasionalisasi.

"Jika seorang PNS kompeten dan baik kinerjanya, dia layak dipertahankan."

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku salah seorang pencetus UU No 5/ 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"UU tersebut disiapkan untuk reformasi birokrasi. Perampingan institusi termasuk kepegawaian diikuti dengan memadatkan tugas dan fungsinya."

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Menteri Yuddy sudah mengirim surat kepada Presiden terkait dengan rasionalisasi PNS.

Surat tersebut berisi rencana jangka panjang terhadap PNS.

"Satu-satunya rencana pemerintah ialah moratorium PNS. Seyogianya dilaporkan dulu, baru Presiden bersikap."