Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUBAHAN klarifikasi verifikasi yang semula 14 hari di UU No. 8/2015 tentang Pilkada yang kini menjadi 3 hari di Pasal 48 ayat 3b perubahan UU Pilkada diakui membuat KPU kesulitan.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, kenyataan faktual di lapangan berbeda-beda setiap daerah, sehingga sulit jika hanya dibatasi 3 hari. Jika dulu klarifikasi verifikasi selama 14 hari dikumpulkan secara kolektif di desa bisa dilakukan, kini dengan 3 hari sulit dilakukan.
"Tapi kalau setiap satu-satu (penduduk) dalam waktu 3 hari itu kan cukup menyulitkan,” ujar Hadar di Gedung KPU Jakarta, Senin (6/6).
Keluhan tersebut, kata Hadar, akan disampaikan kepada Komisi II saat rapat dengar pendapat. Hadar menambahkan, dengan kerja PPS yang harus mengejar verifikasi sekaligus melaporkan hasil verifikasi bukan merupakan hal yang mudah, terlebih dengan jumlah PPS yang hanya 3 orang di tiap kelurahan.
“Bagaimana nanti kalau di kelurahan itu ada ribuan ratusan (pemilih) dan jaraknya jauh-jauh. Itu yang saya maksud agak berat dilaksanakan,” tukasnya.
Untuk itu, kata dia, KPU mengusulkan agar PPS boleh membentuk tim untuk membantu kinerja verifikasi. Pasalnya, dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk besar tidak mungkin jika hanya dilakukan oleh 3 orang.
“Kami ingin bekerja baik jangan sampai beban terlalu berat akhinya pekerjaanya jadi sembarangan,” tandasnya.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz berpendapat pembatasan 3 hari tersebut bukan malah memperbaiki kekurangan di UU Pilkada namun justru mengorbankan pasangan calon independen dan pemilih yang telah mendukung calon independen jika nantinya dicoret.
Seharusnya, kata dia, KPU diperkuat dalam verifikasi dengan diberikan dana, menambah waktu klarifikasi faktual, dan mempersilahkan pasangan calon untuk datang ke kelurahan guna membuktikan dukungan benar-benar nyata.
“Tetapi yang ada justru nyata-nyata memberatkan, sangat mungkin petugas datang tapi (pemilihnya) tidak ada, bisa wisata, kuliah, kerja,” ungkapnya. (OL-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved