Rencana Penambahan Anggaran Kejaksaan Rp300 Miliar Dipertanyakan

KOMISI III DPR mengimbau Kejaksaan Agung segera melampirkan detail rencana dan urgensi kegiatan terkait pengajuan anggaran tambahan sebesar Rp310,99 miliar dalam APBN Perubahan 2016. Akurasi penjelasan tersebut akan menentukan apakah permintaan Korps Adhyaksa bakal diluluskan atau tidak.

Pengajuan penambahan anggaran untuk menunjang penanganan perkara itu disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Rinciannya, pemulihan anggaran atas penghematan Rp162,7 miliar, pembiayaan rusunawa Kedoya Rp32,5 miliar, pengadaan peralatan kontra penginderaan dan persandian intelijen Rp97,7 miliar, biaya eksekusi Yayasan Beasiswa Supersemar Rp2,5 miliar, serta penambahan anggaran pengawasan dan pembelian mobil untuk pejabat esselon II Rp9,14 miliar.

"Saya berharap dukungan dari Komisi III untuk ikut memperjuangkan anggaran tambahan bagi Kejagung. Biaya khususnya penanganan perkara sangat berguna untuk mendukung kelancaran kinerja kejaksaan," ujar Prasetyo.

Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman selaku pimpinan rapat, menjelaskan pada prinsipnya legislatif tidak mempersoalkan berapapun nominal yang diajukan kejaksaan. Namun, sedianya permintaan tersebut perlu disertai alasan logis dan didukung akurasi data rencana kegiatan.

"Kalau kami setujui, kami harus tahu Rp310 miliar itu dari mana asal usulnya. Sebelum tahu, kami tidak boleh kasih persetujuan. Ini untuk mencegah agar jangan sampai nanti jadi masalah," katanya.

Pernyataan serupa dilontarkan Anggota Fraksi PKS M Nasir Djamil. Katanya, lebih elok jika pengajuan anggaran dan kebutuhan kegiatan dipaparkan dalam bentuk visual. "Seperti biaya untuk rusunawa Kedoya sehingga kita tahu apa saja hal yang dibutuhkan untuk pengerjaannya," jelas Nasir.

Anggota F PDIP Junimart Girsang menyinggung sisi lain pengajuan kebutuhan anggaran tersebut dengan realita banyaknya bangunan kantor tidak layak dan keprihatinan kehidupan jaksa di beberapa daerah.

"Soal penghematan dalam fungsi penegak hukum tidal bisa dibayangkan anggaran yang ada masih dikurangi. Contohnya di Sidikalang (Sumatera Utara) ada Kajati tidak punya mobil dan indekos, dan ada juga bangunan kantor mau rubuh. Ini perlu diperhatikan juga," terang dia. (OL-2)