Rasionalisasi PNS Hemat Rp176 Triliun

HINGGA 2019 pemerintah akan membenahi birokrasi untuk menciptakan aparatur yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien agar menghasilkan pelayanan publik berkualitas.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah berencana merasionalisasi ratusan ribu PNS yang memiliki kualifikasi dan kompetensi rendah serta kinerja dan disiplin buruk sehingga mengganggu pelayanan publik.

Demikian pernyataan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan Rebiro) Herman Suryatman dalam rilis yang diterima Media Indonesia, kemarin.

"Rasionalisasi PNS dimulai pada 2017. Pelaksanaannya sampai 2019 dan berlanjut hingga 2024. Diperkirakan ada sekitar 300 ribu PNS terkena. Pemetaan PNS tersebut sudah dimulai tahun ini," kata Herman.

Sebelumnya, pekan lalu, Menteri PAN dan Rebiro Yuddy Chrisnandi menyatakan rasionalisasi 1 juta PNS dapat menghemat 25% anggaran atau Rp176,75 triliun dari total belanja pegawai dan pensiun pada APBN 2015 sebesar Rp707 triliun.

Dana penghematan sebesar Rp176,75 triliun tersebut dapat digunakan untuk membangun 36 pembangkit listrik tenaga uap dengan ancer-ancer setiap pembangkit menelan biaya sekitar Rp4,5 triliun.

"Rasionalisasi berjalan hingga 2019. Dalam kurun itu ada 500 ribu PNS pensiun. Penggabungan 76 lembaga juga mengubah jumlah PNS yang bekerja. Paling tidak 1 juta PNS akan dirasionalisasi," ujar Yuddy di Kantor Wakil Presiden.

Alasan pemerintah merasionalisasi PNS, lanjut Herman, dilatari semakin membengkaknya belanja pegawai dan pensiun ketimbang belanja modal maupun barang.

Pada APBN 2015, belanja pegawai dan pensiun mencapai Rp707 triliun (33,8%) dari total belanja sebesar Rp2.093 triliun.

Di daerah pun sama saja.

Menurut Herman, ada 244 kabupaten/kota yang anggaran belanja pegawainya di atas 50% atau lebih besar dari belanja publik.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki keseimbangan belanja pemerintah pusat dan daerah agar tercipta ruang fiskal lebih besar untuk belanja publik, alokasi belanja pegawai harus dipangkas 5% menjadi di kisaran 28%.

"Penurunan belanja pegawai itu setara dengan rasionalisasi 1 juta PNS. Itu proyeksi berdasarkan asumsi pengurangan belanja pegawai sebesar 5%. Kami sudah menyiapkan Peraturan Menteri. Hari ini, Pak Menteri PAN dan Rebiro akan menghadap Presiden," ungkap Herman.

Rasio ideal

Secara bertahap, lanjut Herman, rasionalisasi dilakukan hingga jumlah PNS mencapai rasio 1,5% dari jumlah populasi atau 3,5 juta.

Berdasarkan kajian Kementerian PAN dan Rebiro, kini rasio PNS berada di kisaran 1,77% dari populasi.

"Kita bisa berkaca ke Tiongkok yang jumlah penduduknya satu miliar tetapi PNS-nya hanya 4 juta. PNS jangan khawatir. Bekerja sebaik mungkin, Insya Allah tidak terkena rasionalisasi," tandas Herman.

Di sisi lain, Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengakui kualitas PNS masih jauh dari harapan.

Selain itu, distribusi PNS yang berkualitas pun tidak merata ke seluruh daerah.

"Saya minta pemerintah mengatur distribusi PNS secara benar. Jangan sampai setelah rasionalisasi ada daerah jadi kekurangan pegawai. PNS yang ada diberikan pelatihan terlebih dulu sebelum dirasionalisasi."

Adapun Regga, seorang PNS di Jakarta, setuju dengan rencana rasionalisasi tersebut.

Dia berkaca pada pengalaman ketika betugas 3 tahun di daerah.

"Banyak PNS di daerah tidak mumpuni. Walaupun banyak juga PNS di kementerian yang tidak kompeten." (Cah/Try/OL/DY/X-4)