Kemenkum dan HAM 9 Kali Berturut WTP

SETELAH minggu lalu menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM), kemarin, mendapatkan apresiasi berupa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Opini laporan keuangan WTP yang diraih Kemenkum dan HAM tahun ini merupakan lanjutan dari serangkaian prestasi yang dicapai selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2009 lalu.

Menkum dan HAM Yasonna H Laoly mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkum dan HAM atas pencapaian tersebut. "Dengan (memiliki) lebih dari 800 satuan kerja, adalah suatu pekerjaan besar buat kita terutama dalam hal menyusun laporan keuangan yang transparan dan memenuhi kaidah-kaidah akuntansi," kata Yasonna di Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, Jakarta.

Ia pun mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang dilakukan tim BPK yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Kemenkum dan HAM. "Tidak mudah melakukannya, tapi atas bimbingan dan kerja sama yang baik, kami mendapat kehormatan ini," kata Yasonna.

Ditegaskannya, dengan laporan keuangan yang baik, tanggung jawab kita harus lebih baik lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah pusat telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai 2015, dan setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada pemerintah pusat harus menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

"Tantangan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual sudah pasti akan dihadapi, di antaranya kesiapan SDM yang kompeten dalam menyesuaikan diri dengan IT based system yang lebih rumit serta komitmen dari pimpinan," ucap Luhut.

Sementara itu, anggota I BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan melalui laporan keuangan. "Terbaik yakni wajar tanpa pengecualian (unqualified opi­nion)." (RO/P-4)