Isu Kebangkitan PKI Berlebihan

SIMPOSIUM tentang Tragedi 1965 yang digelar di Hotel Arya Duta, Jakarta pada 18-19 April 2016 lalu bukan untuk memfasilitasi kebangkitan komunisme di Indonesia. “Sama sekali tidak untuk membuka jalan bagi PKI karena kami menyerukan kebenaran sejarah untuk penyelesaian masalah secara komprehensif,” tegas Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di Jakarta, kemarin.

Ia menegaskan simposium tersebut jangan disalahpahami sebagai upaya menghidupkan kembali komunisme, marxisme, dan leninisme karena tujuan simposium itu ialah mengawal proses rekonsiliasi.

Imdadun menambahkan, simposium merupakan langkah awal pengungkapan sejarah dan penyelesaian hubungan yang tidak harmonis di masa lalu serta wujud keinginan untuk berhenti mewariskan kebencian. “Jangan dipahami sama dengan membangkitkan lahirnya PKI,” paparnya.

Pada simposium itu, kata dia, Komnas HAM mengusulkan penyesalan negara kepada korban, bukan kepada partai, organisasi, atau pelaku pemberontakan. Korban yang dimaksud ialah orang-orang yang dihukum tanpa proses pengadilan yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Jadi tidak ada pretensi apakah PKI akan dibangkitkan. Larangan tentang komunisme, marxisme, dan leninisme akan dicabut itu kewenangan politik pemerintah,” tukasnya.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo juga membantah tudingan serupa. “Tidak betul, tidak betul sama sekali,” tandasnya.

Lempar isu panas
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menilai pernyataan tentang kebangkitan PKI sangat tidak berdasar. Meski demikian, ia meminta pihak yang punya informasi terkait bangkitnya PKI, silakan menyampaikan hal itu kepada pemerintah.

“Mana ada lagi PKI sekarang. Sejauh ini intelijen saja, BIN (Badan Intelijen Negara) bilang tidak ada apa-apa. Namun, kalau ada yang punya informasi tentang masalah itu, silakan sampaikan kepada pemerintah, jangan membuat kesimpulan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Mayjen (Purn) Kivlan Zen menyebut bakal ada kebangkitan PKI. Pernyataan Kivlan tersebut didukung sejumlah ormas keagamaan. “Jika Kivlan benar-benar mengetahui soal kebangkitan PKI, sebaiknya informasi itu diteruskan kepada pemerintah,” pinta politikus PDIP itu.

Selanjutnya, mengenai penyelenggaraan simposium tandingan oleh sejumlah purnawirawan TNI dan ormas, Yasonna mengatakan mereka berhak menggelar acara tersebut. Namun, ia mengingatkan agar simposium tersebut tidak hanya untuk melempar isu-isu panas kepada publik.

Pemerintah, lanjutnya, akan menampung hasil simposium yang digelar sejak Rabu (1/6) itu. Nantinya, pemerintah akan mempelajari hasil simposium itu. “Kalau ada masukan, ya silakan, serahkan. Jadi, jangan seperti memberikan ketakutan kepada masyarakat. Ini kan seperti mau ada bahaya,” tegas Yasonna.

Sementara itu, peserta simposium antikomunisme bertema Mengamankan Pancasila dari ancaman kebangkitan PKI dan ideologi lain, sepakat untuk mendukung rekonsiliasi alamiah dengan para mantan anggota PKI.

Ketua panitia simposium tersebut, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, menilai rekonsiliasi merupakan kebutuhan bagi pihak yang terlibat. Namun, itu tidak perlu dilakukan melalui pengakuan secara resmi dari negara. (Ant/P-3)

golda@mediaindonesia.com