Ketua DPR Minta Pemangkasan 1 Juta PNS Dikaji Lagi

PEMERINTAH berencana memangkas 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di kementerian dan lembaga. Pemangkasan dilakukan untuk mengefisiensikan belanja serta peningkatan kapasitas para pegawai.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan sebaiknya pemerintah mengkaji lagi soal keinginan memangkas 1 juta PNS dan lembaga struktural. Meski alasan tersebut untuk menghemat anggaran.

Sebab, kata Ade, rasionalisasi efisiensi anggaran akan mengorbankan hak-hak pekerja.

"Kalau pendapat saya soal ini, sebaiknya pemerintah mendalami benar secara baik kemudian kita bicarakan. Bagaimana jalan keluarnya agar adil Jangan lakukan tindakan sebelum dikaji," kata pria yang karib disapa Akom, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).

Akom menambahkan, pihaknya mendukung soal penghematan anggaran namun tidak menghilangkan hak-hak pegawai negeri.

"Kita ingin mereka produktif dan berkualitas dan tidak menghilangkan hak-hak mereka," kata Akom.

Sebelumnya, pemerintah berencana memangkas jumlah PNS dan lembaga yang dinilai tidak produktif. Rasionalisasi dimulai bertahap hingga 2019.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah berikhtiar merampingkan 76 lembaga nonstruktural yang dibentuk bersama DPR. Jumlah lembaga nonstruktural kini ada di angka 126.

Tidak hanya menyingsetkan lembaga, Yuddy menargetkan setiap lembaga dan kementerian diisi sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

"Artinya, harus ada yang keluar dan yang masuk. Tapi yang masuk itu tidak boleh melampaui yang keluar," kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).

Yuddy mengaku telah melakukan rapat dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Rasio PNS yang direncanakan adalah 1,5% dari 250 juta penduduk Indonesia. Jumlah pegawai saat ini sebanyak 4,5 juta orang dan 500 ribu diperkirakan pensiun pada 2019.

"Dengan mengandalkan teknologi dan IT serta SDM yang unggul. Jadi, dari 4,5 juta itu, 500 ribu pensiun, 1 juta rasionalisasi, rekrut lagi 500 ribu SDM yang handal. Perekrutan melalui prasyarat ketat. Diharapkan SDM aparatur Indonesia lebih mampu bersaing dengan Pemerintahan lain," kata Yuddy.

Pemerintah berencana menjalankan kebijakan ini mulai tahun depan. Pemerintah memiliki waktu 6 bulan untuk merumuskan kebijakan dan melakukan sosialisasi.

Yuddy menjamin pemerintah tidak akan asal pangkas. Ada perhitungan yang jelas. Pemerintah, kata Yuddy, memiliki empat kuadran dalam menilai PNS.

Kuadran satu, PNS yang masuk kategori produktif dan kompeten, kelompok ini akan dipertahankan. Kuadran kedua, pegawai yang tidak produktif tapi kompeten, kelompok ini bisa dievaluasi kembali.

"Kuadran ketiga, produktif tapi tidak kompeten, mungkin harus disekolahkan. Wapres mendorong dibukanya sekolah kedinasan, harus ada program sertifikasi yang berkesinambungan. Kuadran keempat, tidak produktif dan tidak kompeten, bikin onar, malas, indisipliner, nah mereka yang akan dirasionalisasi," kata Yuddy. (MTVN/OL-3)