Demokrat Tegaskan Tolak Tax Amnesty

PARTAI Demokrat dipastikan akan menolak kebijakan tax amnesty yang menjadi agenda publik selama ini dan mengerucut pada RUU Tax Amnesty. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan di Denpasar, Senin (30/5).

Hinca mengaku sikap Partai Demokrat ini sudah dikonsultasikan dengan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah menginstruksikan dengan tegas mengatakan jika partainya menolak RUU Tax Amnesti yang tengah dibahas.

Menurut dia, ada beberapa pertanyaan penting dari RUU itu yang belum dijawab pemerintah. Jika telah dijawab dan dianggap logis, bisa saja Demokrat akan mendukung.

"Kami menolak. Jadi, kenapa kami menolak. Kalau (pemerintah bisa menjawab) dijawab kenapanya, baru kami setuju," kata Hinca.

Ia memaparkan, selama ini pemerintah berasumsi terdapat uang triliunan rupiah yang dibawa orang Indonesia ke luar negeri. "Katakan begini. Anda berasumsi katakanlah 1.000 triliun di luar negeri. Lalu Anda berfikir untuk menarik itu agar APBN kita penuh. Cara untuk menarik, dia menduga bahwa 1.000 triliun yang dibawa ke luar itu hasil kejahatan," papar dia.

Karena diduga hasil dari kejahatan, maka digunakanlah kata amnesti. "Amnesti itu kata untuk orang-orang penjahat. Karena kita sudah dihukum secara politik, negara kemudian mengampuni. Itu namanya amnesti. Kata pengampunan sudah menjustifikasi bahwa orang yang pergi ke luar negeri itu penjahat. Kita setuju, negara boleh memberikan pengampunan," papar dia.

Hinca menilai UU Tax Amnesti tak dapat dijadikan pedoman untuk menutupi APBN Indonesia yang bolong-bolong. "Karena yang terjadi adalah asumsi. Kalau asumsi bisa iya, bisa tidak. Itu kita khawatir," imbuhnya.

Apalagi, kata dia, UU ini telah dicoba di banyak negara dan mengalami kegagalan. "Kita juga dua kali gagal juga. Kenapa gagal, karena parsial. Maka butuh waktu untuk tax reform-nya secara keseluruhan. Jangan karena ini sudah segini dia tempel-tempel ini. Ini kan ditempel-tempel, maka bolong-bolong kan," sebut Hinca seraya menambahkan soal tax amnesti ini dibahas bersama-sama secara komprehensif. (OL-2)